Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali menurunkan tim pengawas dari inspektorat dan tim saber pungli ke sejumlah SMAN/SMKN menjelang pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru pada 1 Juli 2017.
"Zonasi banyak diributkan, saya minta tim pengawas yang nanti turun ke lapangan benar-benar mencermati hal ini agar tak terjadi penyimpangan," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta di sela-sela memimpin rapat koordinasi pengawasan PPDB SMAN/SMKN di Denpasar, Kamis.
Dalam rapat tersebut sekaligus bertujuan memberikan pembekalan dan pengarahan kepada tim pengawas yang akan diturunkan secara serentak pada Jumat (30/6).
Menurut Sudikerta, sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam PPDB tahun ini antara lain proses penerimaan melalui jalur zonasi dan prestasi.
Jalur prestasi, tambah dia, kerap dijadikan celah untuk berbuat curang. Untuk mengantisipasi modus sertifikat prestasi bodong, ia menekankan perlunya proses faktualisasi melalui tes secara langsung. "Kalau jalur reguler saya rasa aman karena sudah menggunakan aplikasi," ucapnya.
Selain itu, Sudikerta mengingatkan pula agar sekolah tidak memaksakan untuk mengisi kuota miskin jika memang tak terpenuhi. Ia berharap, proses PPDB tahun ajaran 2017/2018 berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya mengingat saat ini SMAN/SMKN berada di bawah kewenangan Pemprov Bali.
Oleh karena itu, dia berharap agar organisasi perangkat daerah terkait melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan aturan dan mekamisne yang berlaku.
"Kalau sampai ada laporan penyimpangan atau kecurangan, itu menjadi tanggung jawab kepala UPT Dinas Pendidikan yang tersebar di kabupaten/kota, tentu ada konsekuensinya," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sudikerta juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua agar ikut mengawal proses ini. Jangan ada lagi orang tua yang berniat melakukan segala cara agar anaknya dapat diterima di sekolah tertentu, padahal secara faktual tidak memenuhi syarat.
Orang nomor dua di Bali ini ingin memberikan pemahaman kalau sejatinya kualitas sekolah swasta tak lebih jelek jika dibandingkan sekolah negeri. Dalam beberapa, kasus seringkali masyarakatlah yang membuka peluang terjadinya kecurangan dalam proses PPDB.
Makanya tidak heran jika hasil penelitian Ombudsman RI menyebut bahwa resistensi korupsi dalam dunia pendidikan mencapai 23,5 persen. Bertolak dari fakta tersebut, Sudikerta meminta masyarakat mengubah pola pikir dan ikut berperan aktif dalam mengawal proses PPDB agar sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Jangan ada lagi pola-pola transaksional. Saya berharap tak ada ribut-ribut lagi pasca-pengumuman pada 1 Juli nanti," kata Sudikerta.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung Kusuma Wardhani menyambut positif kegiatan pengawasan serentak yang dilakukan jelang pengumuman hasil seleksi PPDB.
Turunnya tim pengawas dari Inspektorat dan Saber Pungli merupakan tambahan kekuatan bagi jajarannya dalam mengawal tahapan ini.
TIA juga sangat berharap dukungan masyarakat karena hingga saat ini masih banyak orang tua yang berusaha memaksakan anaknya untuk masuk di sekolah tertentu tanpa diimbangi dengan kemampuan memadai.
Dia pun buka-bukaan mengatakan bahwa dia sangat banyak menerima telepon dari orang tua yang ingin mendapat rekomendasi atau memo.
"Kadisdik itu tak berhak mengeluarkan rekomendasi atau memo apapun. Kami berkomitmen mengawal proses ini secara transparan," ujarnya.
Sementara itu Inspektur Provinsi Bali mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diemban jajarannya. Inspektorat Bali akan mengerahkan seluruh personel ke SMAN/SMKN se-Bali yang telah ditetapkan sebagai sampel.
Dia berharap pengawasan ini dapat meniadakan potensi kecurangan yang mungkin dilakukan pada detik-detik terakhir jelang pengumuman.
Rapat koordinasi tersebut diikuti jajaran Inspektorat yang akan diturunkan ke lapangan dan juga UPT dinas pendidikan kabupaten/kota se-Bali. (WDY)
Pemprov Bali Turunkan Pengawas Jelang Pengumuman PPDB
Jumat, 30 Juni 2017 6:58 WIB