Pemprov Bali Harapkan OJK Tingkatkan Literasi Keuangan

Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang dinilai masih rendah melalui edukasi dan advokasi kepada semua kalangan secara menyeluruh.

"Mudah-mudahan dengan kantor baru semangatnya lebih menggebu-gebu untuk melayani masyarakat Bali," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta ketika membuka kantor baru OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar, Jumat.

Sudikerta menambahkan tingkat literasi keuangan dan ketercakupan masyarakat tentang akses keuangan masih relatif rendah.

Hal itu, lanjut dia, mengindikasikan bahwa pemahaman, kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan masih rendah, diharapkan ke depan masyarakat Bali akan segera bergerak ke arah ekonomi yang lebih modern.

Mantan Wakil Bupati Badung itu juga berharap OJK bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus meningkatkan akses layanan keuangan daerah khususnya bagi masyarakat dan UMKM yang membutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Senada dengan Sudikerta, Ketua Dewan Ketua Dewan Komisioner OJK RI Muliaman Hadad mengatakan dengan adanya kantor OJK di Bali diharapkan perekonomian Bali tumbuh dan berkembang.

Menurutnya perlu ada edukasi, literasi, pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan di masyarakat termasuk menyiapkan strategi perlindungan konsumen keuangan sebagai upaya melindungi konsumen jasa keuangan di Indonesia.

Ketua OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi dalam sambutannya mengatakan dengan diresmikannya kantor itu selain berfungsi sebagai pelayanan jasa keuangan, juga sebagai ruang publik karena di gedung itu juga tersedia sarana edukasi keuangan untuk masyarakat dan UMKM.

Zulmi menambahkan meski ada peningkatan namun literasi keuangan di Bali masih rendah yang saat ini mencapai 37,45 persen tahun 2016 atau naik dibandngkan tahun 2013 yang mencapai 19,5 persen.

Sedangkan tingkat inklusi keuangan masyarakat di Bali mencapai 76 persen lebih tinggi dari nasional yang mencapai 67,8 persen. (WDY)