60 ASN Karangasem Ikuti Kursus Pelayanan Publik

60 ASN Karangasem Ikuti Kursus Pelayanan Publik

ILUSTRASI - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri (Humas Pemkab Karangasem)(e011)

Amlapura (Antara Bali) - Sebanyak 60 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karangasem, Bali, mengikuti kursus tentang pelayanan publik yang diadakan pemerintah kabupaten paling timur di Pulau Bali itu.

Siaran pers dari Humas Pemkab Karangasem yang diterima Antara, Jumat, menyebutkan k egiatan yang berlangsung sehari itu dibuka Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem I Wayan Purna, S.Sos.,M.Si di Wantilan Kantor Bupati setempat.

Para peserta mendapatkan pembinaan dari instruktur Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Bali serta Direktur Lembaga Kajian Strategik Eksekutif dan Legislatif (LKSEL) Nyoman Widiartha Mahajaya ST.MT.

Dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Administrasi Umum I Wayan Purna itu, Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri,

mengharapkan kursus singkat pelayanan publik ASN maupun pegawai non-ASN yang bertugas menyambut tamu atau "kantor depan" itu bertujuan agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan tersebut dilakukan secara cepat, profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Oleh sebab itu, dalam memenuhi kepatuhan pelayanan publik harus sesuai dengan indikator yakni adanya petugas pelayanan yang profesional, bukan saja petugas kantor depan, namun seluruh pegawai ASN diharapkan dibekali mengenai pelayanan publik.

Ia mengharapkan agar kesempatan baik ini dimanfaatkan secara maksimal untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan, sekaligus mampu berkontribusi mewujudkan pelayanan publik menuju Karangasem bersih dan bermartabat.

"Kami harapkan peserta setelah megikuti kursus pelayanan publik, mampu menerapkan standar layanan minimal, memahami karakter pelanggan, mengetahui etika publik, mempunyai komitmen mutu layanan, berintegritas dan mampu menghindari gratifikasi," ujar Bupati Gusti Ayu Mas Sumatri.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda I Ketut Artha Sedana mengharapkan melalui diklat tersebut mampu mewujudkan "Pelayanan Cepat" dalam birokrasi pemerintahan dengan hasil yang efektif, efisien, transparan, bersih dan akuntabel. (WDY)