Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia akan melanjutkan inisiasi
kerja sama dan dialog terkait upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan
Laut China Selatan (LCS), seperti disampaikan dalam keterangan pers dari
Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu.
Wilayah Laut China Selatan merupakan area yang penuh dengan potensi sumber alam dan secara geografis berada di lokasi yang strategis.
Keadaan tersebut membuat wilayah yang berbatasan langsung dengan banyak negara itu juga memiliki dinamika geopolitik yang tinggi dan rentan terhadap eskalasi konflik.
Pemerintah Indonesia menilai penting adanya suatu mekanisme dan forum khusus untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan berbagai pihak di Laut China Selatan dan meredam potensi konflik di wilayah tersebut.
Untuk itu, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri pada 16-17 November 2016 menyelenggarakan Lokakarya ke-26 tentang Mengelola Potensi Konflik di Laut China Selatan.
Lokakarya tersebut merupakan inisiatif Indonesia untuk mengeksplorasi peluang kerja sama sekaligus sebagai sarana membangun langkah-langkah membangun rasa percaya antara pihak-pihak terkait di LCS melalui mekanisme dialog.
Kerja sama yang kuat antara pihak-pihak terkait diharapkan mampu memberikan hasil konkret untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Laut China Selatan.
Penyelenggaraan ke-26 dari lokakarya yang telah diselenggarakan sejak 1990 itu diikuti oleh peserta yang berasal dari 11 negara, antara lain Brunei Darussalam, China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, dan Taiwan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Wilayah Laut China Selatan merupakan area yang penuh dengan potensi sumber alam dan secara geografis berada di lokasi yang strategis.
Keadaan tersebut membuat wilayah yang berbatasan langsung dengan banyak negara itu juga memiliki dinamika geopolitik yang tinggi dan rentan terhadap eskalasi konflik.
Pemerintah Indonesia menilai penting adanya suatu mekanisme dan forum khusus untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan berbagai pihak di Laut China Selatan dan meredam potensi konflik di wilayah tersebut.
Untuk itu, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri pada 16-17 November 2016 menyelenggarakan Lokakarya ke-26 tentang Mengelola Potensi Konflik di Laut China Selatan.
Lokakarya tersebut merupakan inisiatif Indonesia untuk mengeksplorasi peluang kerja sama sekaligus sebagai sarana membangun langkah-langkah membangun rasa percaya antara pihak-pihak terkait di LCS melalui mekanisme dialog.
Kerja sama yang kuat antara pihak-pihak terkait diharapkan mampu memberikan hasil konkret untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Laut China Selatan.
Penyelenggaraan ke-26 dari lokakarya yang telah diselenggarakan sejak 1990 itu diikuti oleh peserta yang berasal dari 11 negara, antara lain Brunei Darussalam, China, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, dan Taiwan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016