Jakarta (Antara Bali) - Ketua DPR Ade Komaruddin mengapresiasi safari politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang mengunjungi ormas agama dan markas Kopassus, Marinir, dan Brimob Polri.
"Saya berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas langkah-langkah politik yang dilakukan, insya Allah akan membawa manfaat yang baik untuk persatuan negeri ini," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, apa yang dilakukan Presiden itu akan menjadi sia-sia apabila rasa keadilan masyarakat atas proses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama tidak berjalan dengan baik.
Menurut dia, safari politik Presiden itu harus dibarengi dengan proses penegakan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan bersama.
"Apa yang dilakukan Presiden akan menjadi sia-sia kalau rasa keadilan masyarakat atas pengadilan Pak Ahok tidak berjalan dengan baik dalam proses hukum, karena itu ukurannya," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan, gelar perkara kasus Ahok yang akan dilakukan secara terbuka merupakan perintah Presiden Joko Widodo.
Namun menurut dia, hal itu harus dikaji dengan baik sehingga jangan sampai melanggar Undang-Undang.
"Perhatikan, apakah penyidikan dibolehkan secara transparan di KUHAP? Jangan sampai dalam rangka transparansi namun pasal dalam UU dilanggar," katanya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, transparansi harus dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang ada karena hal terpenting dalam proses hukum kasus Ahok itu adalah rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengunjungi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta Timur pada Kamis (10/11). Lalu Presiden juga mengunjungi Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (11/11). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas langkah-langkah politik yang dilakukan, insya Allah akan membawa manfaat yang baik untuk persatuan negeri ini," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan, apa yang dilakukan Presiden itu akan menjadi sia-sia apabila rasa keadilan masyarakat atas proses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama tidak berjalan dengan baik.
Menurut dia, safari politik Presiden itu harus dibarengi dengan proses penegakan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan bersama.
"Apa yang dilakukan Presiden akan menjadi sia-sia kalau rasa keadilan masyarakat atas pengadilan Pak Ahok tidak berjalan dengan baik dalam proses hukum, karena itu ukurannya," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan, gelar perkara kasus Ahok yang akan dilakukan secara terbuka merupakan perintah Presiden Joko Widodo.
Namun menurut dia, hal itu harus dikaji dengan baik sehingga jangan sampai melanggar Undang-Undang.
"Perhatikan, apakah penyidikan dibolehkan secara transparan di KUHAP? Jangan sampai dalam rangka transparansi namun pasal dalam UU dilanggar," katanya.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, transparansi harus dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang ada karena hal terpenting dalam proses hukum kasus Ahok itu adalah rasa keadilan masyarakat terpenuhi.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengunjungi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Cijantung, Jakarta Timur pada Kamis (10/11). Lalu Presiden juga mengunjungi Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat (11/11). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016