Nusa Dua (Antara Bali) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak negara mengincar laut Indonesia karena sumber daya yang melimpah di dalamnya.
Berdasarkan citra satelit, kata dia, sumber perikanan Indonesia melimpah sehingga banyak negara mengincar kekayaan laut Indonesia.
"Teluk Siam di Thailand sudah tidak ada ikan. Begitu juga di Laut China Selatan," kata Susi dalam Sidang Umum Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis.
Menurut dia, salah satu langkah yang telah dilakukan dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di antaranya membentuk Satgas Pemberantasan Penangkapan Kapal secara Ilegal atau Illegal Unreported Unregulated (IUU Fishing) atau Satgas 115.
"Mereka (para delegasi) sangat antusias. Apalagi mereka dengar Satgas 115 itu terdiri atas beberapa badan, Pol Air, TNI AL, Kejaksaan, Bakamla," katanya.
Beberapa delegasi dari Afrika bahkan memintanya untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal di Benua Hitam tersebut.
"Satgas 115 ini contoh satgas yang diinginkan banyak negara. Bahkan saya tadi diminta bapak polisi dari Afrika untuk menangani pencurian ikan di sana (Afrika)," katanya.
Dalam sidang tersebut, Susi memaparkan bahwa dirinya pun tidak segan-segan untuk menerapkan sanksi tegas pada pelaku pencurian ikan.
"Illegal fishing itu pencurian. Siapapun yang mencuri (ikan di perairan Indonesia) ya saya bantai," katanya.
Pihaknya mengapresiasi sikap tegas Presiden RI Joko Widodo dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia sehingga pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi yang berat bagi pihak yang melanggar.
Menurut dia, hal tersebut adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki kepastian hukum di Indonesia terkait pemberantasan penangkapan ikan ilegal.
"Saya pikir momentum reformasi sekarang ini sangat signifikan dan harus kita manfaatkan. Transformasi hukum, regulasi, sekarang pemerintah bertindak untuk memberikan kepastian hukum, reformasi hukum. Ini menambah energi kita untuk bergerak," katanya.
Menurut dia, sudah saatnya Indonesia bergerak menambah kepastian hukum. Kelemahan selama ini tidak ada kepastian hukum, kapal yang melakukan kesalahan akan ditenggelamkan.
"Jangan dibilang kejam sekali. Kan katanya kamu minta kepastian hukum. Kita kasih dengan ketegasan, harusnya senang, jangan malah komplain, banyak pengusaha jadi ketakutan. Ya tidak? Kan kita mau tegaskan supaya maling-maling tidak boleh bisa mengatur ekonomi negeri ini," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Berdasarkan citra satelit, kata dia, sumber perikanan Indonesia melimpah sehingga banyak negara mengincar kekayaan laut Indonesia.
"Teluk Siam di Thailand sudah tidak ada ikan. Begitu juga di Laut China Selatan," kata Susi dalam Sidang Umum Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis.
Menurut dia, salah satu langkah yang telah dilakukan dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di antaranya membentuk Satgas Pemberantasan Penangkapan Kapal secara Ilegal atau Illegal Unreported Unregulated (IUU Fishing) atau Satgas 115.
"Mereka (para delegasi) sangat antusias. Apalagi mereka dengar Satgas 115 itu terdiri atas beberapa badan, Pol Air, TNI AL, Kejaksaan, Bakamla," katanya.
Beberapa delegasi dari Afrika bahkan memintanya untuk menangani kasus penangkapan ikan ilegal di Benua Hitam tersebut.
"Satgas 115 ini contoh satgas yang diinginkan banyak negara. Bahkan saya tadi diminta bapak polisi dari Afrika untuk menangani pencurian ikan di sana (Afrika)," katanya.
Dalam sidang tersebut, Susi memaparkan bahwa dirinya pun tidak segan-segan untuk menerapkan sanksi tegas pada pelaku pencurian ikan.
"Illegal fishing itu pencurian. Siapapun yang mencuri (ikan di perairan Indonesia) ya saya bantai," katanya.
Pihaknya mengapresiasi sikap tegas Presiden RI Joko Widodo dalam memberantas praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia sehingga pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi yang berat bagi pihak yang melanggar.
Menurut dia, hal tersebut adalah momentum yang tepat untuk memperbaiki kepastian hukum di Indonesia terkait pemberantasan penangkapan ikan ilegal.
"Saya pikir momentum reformasi sekarang ini sangat signifikan dan harus kita manfaatkan. Transformasi hukum, regulasi, sekarang pemerintah bertindak untuk memberikan kepastian hukum, reformasi hukum. Ini menambah energi kita untuk bergerak," katanya.
Menurut dia, sudah saatnya Indonesia bergerak menambah kepastian hukum. Kelemahan selama ini tidak ada kepastian hukum, kapal yang melakukan kesalahan akan ditenggelamkan.
"Jangan dibilang kejam sekali. Kan katanya kamu minta kepastian hukum. Kita kasih dengan ketegasan, harusnya senang, jangan malah komplain, banyak pengusaha jadi ketakutan. Ya tidak? Kan kita mau tegaskan supaya maling-maling tidak boleh bisa mengatur ekonomi negeri ini," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016