Bogor (Antara Bali) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan menggalakkan gerakan "Stop Pungli" untuk
diterapkan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian guna
menghindari praktik pungutan liar (pungli).
"Beberapa waktu lalu ada kejadian di satu direktorat (Kementerian Perhubungan) ada pungli lalu ditangkap. Lalu secara nasional gerakan tolak pungli, saya memulai untuk Ditjen Perhubungan Darat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Gerakan yang bertajuk "Mission Impossible Stop Pungli" tersebut diresmikan dengan penandatanganan pakta integritas yang diwakili oleh pejabat dan karyawan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub untuk tidak melakukan praktik korupsi dan pungli.
Pakta integritas tersebut beberapa di antaranya berisi komitmen untuk berperan secara produktif dalam upaya pencegahan pemberantasan dan tidak melibatkan diri dalam perbutan korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela.
Selain itu pakta integritas tersebut juga menekankan komitmen pada pejabat dan pegawai untuk tidak meminta, memberi dan menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung hadiah atau lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pudji berharap pejabat maupun karyawan di Kementerian Perhubungan tidak ada lagi yang melakukan praktik pungutan liar.
Dia juga mengatakan dalam pakta integritas yang ditandatangani, para karyawan bisa melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dengan dijamin kerahasiaannya.
Pudji mengatakan sanksi akan diberikan bagi yang masih melakukan tindakan pungli sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Apabila diselidiki dan terbukti bisa ditetapkan pidana maka sanksinya pidana. Tapi kalau tidak terkena pidana, kan sudah mencemarkan nama baik bisa juga sanksi dari internal seperti mutasi," kata Pudji. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Beberapa waktu lalu ada kejadian di satu direktorat (Kementerian Perhubungan) ada pungli lalu ditangkap. Lalu secara nasional gerakan tolak pungli, saya memulai untuk Ditjen Perhubungan Darat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Gerakan yang bertajuk "Mission Impossible Stop Pungli" tersebut diresmikan dengan penandatanganan pakta integritas yang diwakili oleh pejabat dan karyawan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub untuk tidak melakukan praktik korupsi dan pungli.
Pakta integritas tersebut beberapa di antaranya berisi komitmen untuk berperan secara produktif dalam upaya pencegahan pemberantasan dan tidak melibatkan diri dalam perbutan korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela.
Selain itu pakta integritas tersebut juga menekankan komitmen pada pejabat dan pegawai untuk tidak meminta, memberi dan menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung hadiah atau lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pudji berharap pejabat maupun karyawan di Kementerian Perhubungan tidak ada lagi yang melakukan praktik pungutan liar.
Dia juga mengatakan dalam pakta integritas yang ditandatangani, para karyawan bisa melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dengan dijamin kerahasiaannya.
Pudji mengatakan sanksi akan diberikan bagi yang masih melakukan tindakan pungli sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Apabila diselidiki dan terbukti bisa ditetapkan pidana maka sanksinya pidana. Tapi kalau tidak terkena pidana, kan sudah mencemarkan nama baik bisa juga sanksi dari internal seperti mutasi," kata Pudji. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016