Jakarta (Antara Bali) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian
mengatakan pihaknya sudah mengirim tim ke Filipina untuk menyelidiki
kasus pemalsuan dokumen untuk ibadah haji yang menyebabkan 177 WNI
diperiksa pemerintah Filipina.
"Ada sejumlah tim yang sudah bergerak ke Filipina dan ada di Indonesia. Apa pun hasilnya nanti kami sampaikan kepada publik," ujar Tito di Jakarta, Jumat (26/8).
Kapori mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyelidiki kemungkinan keterlibatan WNI dalam kasus tersebut. Selain itu, juga akan ditelusuri lebih lanjut apakah ada WNA yang turut andil dari Indonesia.
"Kami mendapat informasi ada keterlibatan warga asing dalam kasus ini," kata Tito.
Namun, jika ternyata ada dugaan keterlibatan WNA yang berada di luar Indonesia, Kapolri menyatakan Polri akan bekerja sama dengan negara terkait.
Tito sendiri enggan memerinci operasi yang dilakukan kepolisian di Filipina. Dia hanya menyatakan bahwa kepolisian ke sana untuk melihat apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut, misalnya penipuan, sengaja melakukan pemalsuan paspor dan lain-lain.
"Kami terus mendalami perkara ini," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar menyatakan beberapa penyedia layanan haji yang memberangkatkan 177 calon haji Indonesia melalui Filipina tidak memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama.
Polisi belum mengetahui apakah tujuh agen perjalanan yang terlibat merupakan bagian dari sindikat kejahatan terorganisasi.
Sementara itu, pada hari Jumat (26/8), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan sebagian dari 177 WNI itu sudah diperiksa oleh otoritas Filipina dalam pengusutan dugaan pemalsuan dokumen untuk ibadah haji.
"Sekitar 139 orang sudah diserahkan ke KBRI Manila karena mereka dianggap sebagai korban, sementara sisanya masih dinegosiasikan karena mereka dianggap bisa menjadi saksi untuk pengusutan di Filipina," kata Wiranto. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Ada sejumlah tim yang sudah bergerak ke Filipina dan ada di Indonesia. Apa pun hasilnya nanti kami sampaikan kepada publik," ujar Tito di Jakarta, Jumat (26/8).
Kapori mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyelidiki kemungkinan keterlibatan WNI dalam kasus tersebut. Selain itu, juga akan ditelusuri lebih lanjut apakah ada WNA yang turut andil dari Indonesia.
"Kami mendapat informasi ada keterlibatan warga asing dalam kasus ini," kata Tito.
Namun, jika ternyata ada dugaan keterlibatan WNA yang berada di luar Indonesia, Kapolri menyatakan Polri akan bekerja sama dengan negara terkait.
Tito sendiri enggan memerinci operasi yang dilakukan kepolisian di Filipina. Dia hanya menyatakan bahwa kepolisian ke sana untuk melihat apakah ada unsur pidana dalam kasus tersebut, misalnya penipuan, sengaja melakukan pemalsuan paspor dan lain-lain.
"Kami terus mendalami perkara ini," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar menyatakan beberapa penyedia layanan haji yang memberangkatkan 177 calon haji Indonesia melalui Filipina tidak memiliki izin penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama.
Polisi belum mengetahui apakah tujuh agen perjalanan yang terlibat merupakan bagian dari sindikat kejahatan terorganisasi.
Sementara itu, pada hari Jumat (26/8), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan sebagian dari 177 WNI itu sudah diperiksa oleh otoritas Filipina dalam pengusutan dugaan pemalsuan dokumen untuk ibadah haji.
"Sekitar 139 orang sudah diserahkan ke KBRI Manila karena mereka dianggap sebagai korban, sementara sisanya masih dinegosiasikan karena mereka dianggap bisa menjadi saksi untuk pengusutan di Filipina," kata Wiranto. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016