Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan rencana kerja pemerintah daerah yang disusun harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat.
"Dinamika perubahan itu sangat luar biasa, kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut, apa yang kita butuhkan dulu belum tentu kita butuhkan saat ini, semuanya berubah setiap detiknya," kata Pastika saat memberikan arahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali 2017, di Denpasar, Kamis.
Oleh karena itu, ia menginginkan agar produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dikehendaki oleh rakyat dan berguna bagi masyarakat. "Jadi kita harus benar-benar pikirkan, jangan menganggap apa yang telah kita kerjakan ini telah dikehendaki oleh publik," ujar Pastika.
Menurut dia, gerakan revolusi mental yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Pemprov Bali diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman dalam mendiskusikan isu-isu pembangunan.
Pastika menekankan empat hal strategis yang menjadi prioritas dan fokus program yang harus diperhatikan yakni, pembangunan sumber daya manusia, sinergitas pembangunan antarjenjang pemerintahan, antarsektor, dan antarwilayah, penguatan ekonomi masyarakat serta konsistensi program pembangunan berkelanjutan yang mewajibkan untuk selalu "pro culture" dan "pro environment".
Dia juga menekankan era Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Bali, untuk itu sumber daya manusia dan segala potensi unggulan daerah harus benar-benar disiapkan guna mampu untuk memenangkan persaingan dalam skala global.
Ke depannya Pastika mengharapkan dengan adanya forum tersebut, masyarakat mampu untuk berpartisipasi lebih dalam setiap penyusunan kebijakan publik dalam rangka mencapai pemerintahan yang bai sehingga mampu untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan dengan kinerja yang lebih tajam, output dan outcome yang terukur dan terarah serta berimplikasi lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Putu Astawa menyatakan bahwa forum tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi dan mengkomunikasikan rancangan awal dari RKPD Provinsi Bali tahun 2017.
Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyaring aspirasi, saran dan masukan dari berbagai elemen masayarakat sehingga ke depannya didapatkan keluaran berupa RKPD yang telah disempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan dari publik.
Astawa menambahkan bahwa, sasaran utama dari rancangan awal tersebut, selain untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, juga untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat melalui revolusi mental yang telah dicanangkan Pemprov Bali sebelumnya sehingga mampu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
"Selain itu, rancangan tersebut juga memprioritaskan tentang reformasi birokrasi dan juga tata kelola keuangan yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang harus benar-benar diperhatikan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Dinamika perubahan itu sangat luar biasa, kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tersebut, apa yang kita butuhkan dulu belum tentu kita butuhkan saat ini, semuanya berubah setiap detiknya," kata Pastika saat memberikan arahan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali 2017, di Denpasar, Kamis.
Oleh karena itu, ia menginginkan agar produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dikehendaki oleh rakyat dan berguna bagi masyarakat. "Jadi kita harus benar-benar pikirkan, jangan menganggap apa yang telah kita kerjakan ini telah dikehendaki oleh publik," ujar Pastika.
Menurut dia, gerakan revolusi mental yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Pemprov Bali diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman dalam mendiskusikan isu-isu pembangunan.
Pastika menekankan empat hal strategis yang menjadi prioritas dan fokus program yang harus diperhatikan yakni, pembangunan sumber daya manusia, sinergitas pembangunan antarjenjang pemerintahan, antarsektor, dan antarwilayah, penguatan ekonomi masyarakat serta konsistensi program pembangunan berkelanjutan yang mewajibkan untuk selalu "pro culture" dan "pro environment".
Dia juga menekankan era Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Bali, untuk itu sumber daya manusia dan segala potensi unggulan daerah harus benar-benar disiapkan guna mampu untuk memenangkan persaingan dalam skala global.
Ke depannya Pastika mengharapkan dengan adanya forum tersebut, masyarakat mampu untuk berpartisipasi lebih dalam setiap penyusunan kebijakan publik dalam rangka mencapai pemerintahan yang bai sehingga mampu untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan seluruh permasalahan pembangunan dengan kinerja yang lebih tajam, output dan outcome yang terukur dan terarah serta berimplikasi lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali Putu Astawa menyatakan bahwa forum tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi dan mengkomunikasikan rancangan awal dari RKPD Provinsi Bali tahun 2017.
Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menyaring aspirasi, saran dan masukan dari berbagai elemen masayarakat sehingga ke depannya didapatkan keluaran berupa RKPD yang telah disempurnakan dan menyesuaikan dengan kondisi dan keinginan dari publik.
Astawa menambahkan bahwa, sasaran utama dari rancangan awal tersebut, selain untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan, juga untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat melalui revolusi mental yang telah dicanangkan Pemprov Bali sebelumnya sehingga mampu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
"Selain itu, rancangan tersebut juga memprioritaskan tentang reformasi birokrasi dan juga tata kelola keuangan yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang harus benar-benar diperhatikan," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016