Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis kehumasan yang diikuti 60 orang dari sejumlah perwakilan kabupaten dan provinsi.
Ketua Pelaksana Bakohumas Dedet Surya Nandika di Kuta, Bali, Selasa, mengatakan soal peran sumber daya manusia bagian kehumasan berkepentingan dalam menyampaikan program-program pembangunan di Indonesia.
"Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) kehumasan ini bertujuan agar SDM humas mulai secara perlahan ditata dan ditingkatkan kualitasnya. Karena peran humas itu sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat karena informasi itu milik publik," katanya.
Bila tidak ditata, kata dia, tak akan ada sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, tidak ada narasi yang sistematis.
"Itulah sebabnya melakukan pelatihan ini agar manajemen SDM humas semakin ditingkatkan kualitasnya," katanya.
Ia berharap, para peserta Bimtek Kehumasan, sekembalinya dari pelatihan tersebut bisa melakukan edukasi bagi staf lainnya, dengan menularkan kemampuannya kepada jajaran terkait lainnya.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong mengharapkan SDM Humas bisa mengelola agenda pemerintah untuk diberitakan, untuk diinformasikan ke publik.
Namun, katanya, humas perlu memperhatikan soal obyektivitas dan subyektivitas suatu berita atau informasi yang akan disajikan ke publik.
Berita, katanya, selama ini diyakini sebagai suatu informasi yang obyektif. Bila berita itu obyektif, sesungguhnya semua teras (angle) berita di semua media itu sama.
"Faktanya, terhadap satu peristiwa yang sama, namun saat ke luar di berita ternyata berbeda dari media yang satu dengan media yang lainnya," katanya.
Oleh karena itu, katanya, berita sesungguhnya itu subyektif. Media secara subyektif memilih peristiwa, teras berita, judul, narasumber, dan pengemasan secara berbeda-beda dan hal itu tergantung dari perspektif sang penulis.
"Karena bersifat subyektif maka lahirlah istilah pengaturan agenda. Di sinilah celah bagi SDM di bidang humas untuk melakukannya, melakukan `setting` agar berita itu bisa bermanfaat, bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, bila seluruh SDM humas memahami pengaturan agenda seperti itu, sesungguhnya tidak ada berita buruk tentang pemerintahan atau lembaga negara lainnya.
"Informasi program pemerintah tidak ada yang menyesatkan, tidak mengacaukan publik. Jangan sampai informasi itu membuat publik bertanya-tanya, membuat penafsiran yang berbeda-beda," katanya.
Akhir dari pelatihan itu, diharapkan seluruh staf humas atau bidang humas mengeluarkan informasi secara terintegrasi dan satu pintu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Ketua Pelaksana Bakohumas Dedet Surya Nandika di Kuta, Bali, Selasa, mengatakan soal peran sumber daya manusia bagian kehumasan berkepentingan dalam menyampaikan program-program pembangunan di Indonesia.
"Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) kehumasan ini bertujuan agar SDM humas mulai secara perlahan ditata dan ditingkatkan kualitasnya. Karena peran humas itu sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat karena informasi itu milik publik," katanya.
Bila tidak ditata, kata dia, tak akan ada sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, tidak ada narasi yang sistematis.
"Itulah sebabnya melakukan pelatihan ini agar manajemen SDM humas semakin ditingkatkan kualitasnya," katanya.
Ia berharap, para peserta Bimtek Kehumasan, sekembalinya dari pelatihan tersebut bisa melakukan edukasi bagi staf lainnya, dengan menularkan kemampuannya kepada jajaran terkait lainnya.
Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong mengharapkan SDM Humas bisa mengelola agenda pemerintah untuk diberitakan, untuk diinformasikan ke publik.
Namun, katanya, humas perlu memperhatikan soal obyektivitas dan subyektivitas suatu berita atau informasi yang akan disajikan ke publik.
Berita, katanya, selama ini diyakini sebagai suatu informasi yang obyektif. Bila berita itu obyektif, sesungguhnya semua teras (angle) berita di semua media itu sama.
"Faktanya, terhadap satu peristiwa yang sama, namun saat ke luar di berita ternyata berbeda dari media yang satu dengan media yang lainnya," katanya.
Oleh karena itu, katanya, berita sesungguhnya itu subyektif. Media secara subyektif memilih peristiwa, teras berita, judul, narasumber, dan pengemasan secara berbeda-beda dan hal itu tergantung dari perspektif sang penulis.
"Karena bersifat subyektif maka lahirlah istilah pengaturan agenda. Di sinilah celah bagi SDM di bidang humas untuk melakukannya, melakukan `setting` agar berita itu bisa bermanfaat, bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, bila seluruh SDM humas memahami pengaturan agenda seperti itu, sesungguhnya tidak ada berita buruk tentang pemerintahan atau lembaga negara lainnya.
"Informasi program pemerintah tidak ada yang menyesatkan, tidak mengacaukan publik. Jangan sampai informasi itu membuat publik bertanya-tanya, membuat penafsiran yang berbeda-beda," katanya.
Akhir dari pelatihan itu, diharapkan seluruh staf humas atau bidang humas mengeluarkan informasi secara terintegrasi dan satu pintu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015