Tabanan (Antara Bali) - Seorang politisi Partai Golkar mengusulkan agar kegiatan reses anggota legislatif ditiadakan karena hasil penyerapan aspirasi di tingkat bawah itu dinilai mubazir dan seringkali tidak dipakai acuan pimpinan dewan dalam mengambil keputusan.
"Saya mengusulkan kegiatan reses tidak usah diadakan lagi," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan I Ketut Loka Antara dalam Rapat Badan Musyawarah yang digelar di Kantor DPRD Tabanan, Jumat.
Dikatakan dia, usulan kontroversial tersebut bukanlah tanpa sebab. Dirinya mengusulkan hal itu berdasarkan fakta dan pengalaman kegiatan reses selama ini.
"Berkaca dari kegiatan reses sebelumnya, ternyata tidak pernah ditindakanjuti oleh pimpinan dewan," ujarnya.
Karena itulah, dirinya mengusulkan agar kegiatan penjaringan aspirasi rakyat yang menelan dana cukup besar tersebut tidak perlu diadakan lagi.
Jika menilik pada maksud tujuan dilakukannya reses cukup memiliki arti positif, hanya saja dalam implementasinya tidak sesuai harapan, katanya.
"Dari hasil-hasil kegiatan reses yang disetor ke pimpinan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat bawah tidak pernah ditindaklanjuti," katanya lagi.
Karena itu, Loka mempertanyakan alasan untuk tetap menggelar kegiatan reses jika hanya dibiarkan tidak ditindaklanjuti pimpinan dewan dalam menentukan program pembangunan dalam penentuan anggaran.
"Idealnya, hasil reses ditindaklanjuti dengan realisasi sebab reses yang dilakukan benar-benar menjaring aspirasi masyarakat yang menyangkut permasalahan di bawah seperti pembangunan sarana dan prasarana," kata dia.
"Jika kalau hasil reses tidak ditindaklanjuti, untuk apa mengagendakan adanya reses kembali. Saya kira reses itu menjadi efektif, ketika hasilnya benar-benar dijadikan acuan pimpinan," katanya menegaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Saya mengusulkan kegiatan reses tidak usah diadakan lagi," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Tabanan I Ketut Loka Antara dalam Rapat Badan Musyawarah yang digelar di Kantor DPRD Tabanan, Jumat.
Dikatakan dia, usulan kontroversial tersebut bukanlah tanpa sebab. Dirinya mengusulkan hal itu berdasarkan fakta dan pengalaman kegiatan reses selama ini.
"Berkaca dari kegiatan reses sebelumnya, ternyata tidak pernah ditindakanjuti oleh pimpinan dewan," ujarnya.
Karena itulah, dirinya mengusulkan agar kegiatan penjaringan aspirasi rakyat yang menelan dana cukup besar tersebut tidak perlu diadakan lagi.
Jika menilik pada maksud tujuan dilakukannya reses cukup memiliki arti positif, hanya saja dalam implementasinya tidak sesuai harapan, katanya.
"Dari hasil-hasil kegiatan reses yang disetor ke pimpinan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat bawah tidak pernah ditindaklanjuti," katanya lagi.
Karena itu, Loka mempertanyakan alasan untuk tetap menggelar kegiatan reses jika hanya dibiarkan tidak ditindaklanjuti pimpinan dewan dalam menentukan program pembangunan dalam penentuan anggaran.
"Idealnya, hasil reses ditindaklanjuti dengan realisasi sebab reses yang dilakukan benar-benar menjaring aspirasi masyarakat yang menyangkut permasalahan di bawah seperti pembangunan sarana dan prasarana," kata dia.
"Jika kalau hasil reses tidak ditindaklanjuti, untuk apa mengagendakan adanya reses kembali. Saya kira reses itu menjadi efektif, ketika hasilnya benar-benar dijadikan acuan pimpinan," katanya menegaskan. (*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010