Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan kepada para pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang mengelola dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara sebesar Rp1,02 miliar, agar jangan berperilaku seperti priyayi.
"Tugas pengurus Bumdes itu bukan hanya duduk-duduk di kantor, dan catet-catet, tetapi harusnya mendatangi satu-satu penerima dana Gerbangsadu. Jika ternyata ada yang gagal dalam usahanya, tugasnya pengurus Bumdes untuk mencarikan jalan supaya berhasil," kata Pastika saat memberikan sambutan pada Rapat koordinasi penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), di Denpasar, Rabu.
Berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, dia mengaku menemukan beberapa pengurus Bumdes maupun para pendamping Gerbangsadu yang masih "clingak-clinguk" ketika ditanya mengenai program-program yang telah dilaksanakan melalui dana Gerbangsadu.
"Ke depan, saya tidak mau lagi kalau ada yang masih clingukan. Tidak ada yang bisa maju jika tidak mau belajar, seharusnya semua memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah itu karena sesungguhnya merupakan uang rakyat," ucap Pastika.
Di sisi lain, dia tidak memungkiri bahwa sebagian besar Bumdes di Bali sudah berjalan, dan hanya beberapa yang dipandang belum optimal. "Belum optimal itu, karena mereka nyerah dengan kendala-kendala yang dihadapi," katanya.
Di samping itu, Pastika melihat masih ada beberapa Bumdes yang menerapkan ketentuan secara kaku. Misalnya, warga miskin dipaksa untuk mengembalikan pinjaman Gerbangsadu setiap bulan, padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah.
"Pengurus Bumdes harus tahu uang itu untuk apa, tidak bisa disamaratakan," ujarnya.
Menurut dia, kalau saja pengurus Bumdes mau bekerja sesuai dengan kriteria yang ada, Pastika meyakini pembangunan di desa akan cepat terlaksana dan juga mengurangi angka pengangguran, urbanisasi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan.
"Di Bali sebenarnya tidak ada masalah, tinggal kesungguhan dari aparat yang mendapat kepercayaan itu. Jangan hanya duduk-duduk saja, tetapi harus lihat ke lapangan masalahnya dan pecahkan," ucap Pastika.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali Ketut Lihadnyana mengatakan terkait dengan berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan Gerbangsadu Mandara, telah dilakukan beberapa upaya penanganan.
"Diantaranya kami berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bumdes, penguatan modal, manajemen Bumdes dengan menggunakan sistem teknologi informasi, serta optimalisasi peran pendamping desa," kata Lihadnyana.
Hingga saat ini sudah lebih dari 200 desa miskin di Bali yang telah mendapatkan dana program Gerbangsadu Mandara. Masing-masing desa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1,02 miliar. Gerbangsadu sudah diluncurkan sejak 2012 dengan sasaran awal saat itu 82 desa miskin di Bali dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Tugas pengurus Bumdes itu bukan hanya duduk-duduk di kantor, dan catet-catet, tetapi harusnya mendatangi satu-satu penerima dana Gerbangsadu. Jika ternyata ada yang gagal dalam usahanya, tugasnya pengurus Bumdes untuk mencarikan jalan supaya berhasil," kata Pastika saat memberikan sambutan pada Rapat koordinasi penguatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), di Denpasar, Rabu.
Berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, dia mengaku menemukan beberapa pengurus Bumdes maupun para pendamping Gerbangsadu yang masih "clingak-clinguk" ketika ditanya mengenai program-program yang telah dilaksanakan melalui dana Gerbangsadu.
"Ke depan, saya tidak mau lagi kalau ada yang masih clingukan. Tidak ada yang bisa maju jika tidak mau belajar, seharusnya semua memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah itu karena sesungguhnya merupakan uang rakyat," ucap Pastika.
Di sisi lain, dia tidak memungkiri bahwa sebagian besar Bumdes di Bali sudah berjalan, dan hanya beberapa yang dipandang belum optimal. "Belum optimal itu, karena mereka nyerah dengan kendala-kendala yang dihadapi," katanya.
Di samping itu, Pastika melihat masih ada beberapa Bumdes yang menerapkan ketentuan secara kaku. Misalnya, warga miskin dipaksa untuk mengembalikan pinjaman Gerbangsadu setiap bulan, padahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah.
"Pengurus Bumdes harus tahu uang itu untuk apa, tidak bisa disamaratakan," ujarnya.
Menurut dia, kalau saja pengurus Bumdes mau bekerja sesuai dengan kriteria yang ada, Pastika meyakini pembangunan di desa akan cepat terlaksana dan juga mengurangi angka pengangguran, urbanisasi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan.
"Di Bali sebenarnya tidak ada masalah, tinggal kesungguhan dari aparat yang mendapat kepercayaan itu. Jangan hanya duduk-duduk saja, tetapi harus lihat ke lapangan masalahnya dan pecahkan," ucap Pastika.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali Ketut Lihadnyana mengatakan terkait dengan berbagai masalah yang ditemui dalam pelaksanaan Gerbangsadu Mandara, telah dilakukan beberapa upaya penanganan.
"Diantaranya kami berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM Bumdes, penguatan modal, manajemen Bumdes dengan menggunakan sistem teknologi informasi, serta optimalisasi peran pendamping desa," kata Lihadnyana.
Hingga saat ini sudah lebih dari 200 desa miskin di Bali yang telah mendapatkan dana program Gerbangsadu Mandara. Masing-masing desa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp1,02 miliar. Gerbangsadu sudah diluncurkan sejak 2012 dengan sasaran awal saat itu 82 desa miskin di Bali dengan tingkat kemiskinan di atas 35 persen. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015