Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah memutuskan untuk menolak utang senilai satu miliar poundsterling yang ditawarkan Perdana Menteri Inggris David Cameron saat berkunjung ke Indonesia pada akhir Juli 2015.
Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata di kantornya Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah belum memiliki pengalaman kerja sama yang memadai dalam pembiayaan pembangunan dengan Inggris.
"Jadi untuk pembiayaan antarpemerintah (government to government/G to G)) mungkin tidak akan kami ambil. Namun untuk skema kerja sama lain seperti swasta, silahkan," katanya.
Pemerintah, lanjut Wismana, juga mempertimbangkan kecepatan realisasi pembangunan dari setiap pinjaman luar negeri yang akan ditarik.
Oleh karena itu, dalam menarik pinjaman, pemerintah akan lebih mengutamakan mitra yang sudah berpengalaman bekerja sama dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan manfaat berlipat dari kerja sama dengan masing-masing mitra.
Masukan dari kementerian/lembaga (K/L) teknis sebagai pelaksana program atau proyek kerja sama juga menjadi pertimbangan untuk tidak mengambil tawaran pinjaman itu. "Kita cari sesuai perbandingan manfaat. Kita melihat kecocokan. Dia pernah mengerjakan apa di sini. Lalu, apakah K/L sudah terbiasa dengan itu," katanya.
Hingga saat ini mitra yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk pembiayaan proyek adalah Bank Dunia, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank untuk multilateral. Kemudian, untuk pembiayaan bilateral antara lain Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jerman.
Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan PM Inggris David Cameron, Pemerintah Inggris menawarkan pinjaman satu miliar poundsterling. Pinjaman itu ditawarkan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur seperti sistem pengolahan limbah dan proyek tenaga panas bumi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata di kantornya Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah belum memiliki pengalaman kerja sama yang memadai dalam pembiayaan pembangunan dengan Inggris.
"Jadi untuk pembiayaan antarpemerintah (government to government/G to G)) mungkin tidak akan kami ambil. Namun untuk skema kerja sama lain seperti swasta, silahkan," katanya.
Pemerintah, lanjut Wismana, juga mempertimbangkan kecepatan realisasi pembangunan dari setiap pinjaman luar negeri yang akan ditarik.
Oleh karena itu, dalam menarik pinjaman, pemerintah akan lebih mengutamakan mitra yang sudah berpengalaman bekerja sama dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan manfaat berlipat dari kerja sama dengan masing-masing mitra.
Masukan dari kementerian/lembaga (K/L) teknis sebagai pelaksana program atau proyek kerja sama juga menjadi pertimbangan untuk tidak mengambil tawaran pinjaman itu. "Kita cari sesuai perbandingan manfaat. Kita melihat kecocokan. Dia pernah mengerjakan apa di sini. Lalu, apakah K/L sudah terbiasa dengan itu," katanya.
Hingga saat ini mitra yang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia untuk pembiayaan proyek adalah Bank Dunia, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank untuk multilateral. Kemudian, untuk pembiayaan bilateral antara lain Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jerman.
Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan PM Inggris David Cameron, Pemerintah Inggris menawarkan pinjaman satu miliar poundsterling. Pinjaman itu ditawarkan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur seperti sistem pengolahan limbah dan proyek tenaga panas bumi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015