Denpasar (Antara Bali) - Akademisi dari Universitas Udayana Dr IGPB Suka Arjawa mengajak masyarakat di enam kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 untuk tidak takut melaporkan jika menemukan pelanggaran atau kecurangan.
"Masyarakat harus mulai berani melaporkan karena hal ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. Tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para politisi," kata Suka Arjawa ketika berbicara dalam sarasehan di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pemilu berintegritas itu sangat tergantung dari peran masyarakat sehingga sangat diharapkan agar masyarakat tidak takut untuk mengemukakan ketika ada kecurangan maupun pelanggaran.
"Mari kita maksimalkan peran masyarakat untuk terlibat dalam pilkada," ucapnya yang juga Dekan Fisip Universitas Udayana itu.
Suka Arjawa menambahkan, melaporkan itu dalam artian masyarakat juga bisa menyampaikan kepada para politisi hal-hal yang menjadi kekurangannya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Yang baik itu, kalau politisi mau mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat. Tetapi syaratnya masyarakat harus proaktif," ucapnya.
Dia juga menyoroti beberapa aksi kebulatan tekad untuk mendukung pasangan calon tertentu yang mulai marak terjadi di beberapa daerah. "Kebulatan tekad akan memancing konflik di satu desa atau wilayah, bisa terjadi konflik horizontal," ujarnya.
Suka Arjawa tidak memungkiri dalam konteks politik itu aksi kebulatan tekad penting, namun dalam konteks sosial dapat memunculkan potensi konflik.
"Di sisi lain, kami mengkhawatirkan peran ormas dalam pilkada. Hal ini harus diwaspadai juga karena sedikit saja terjadi gesekan bisa berdampak luas," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Dewa Ngurah Swastha berharap pilkada dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, santun dan beretika.
"Kedamaian, keamanan, kerukunan harga mati apalagi sudah telanjur tergantung dengan pariwisata. Itu sudah kami sepakati juga dengan Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana serta instansi terkait." ujarnya.
Menurut Dewa Swastha, kalau sampai pariwisata bermasalah gara-gara persoalan keamanan, maka dampaknya akan mengacaukan berbagai aspek lainnya.
Pilkada serentak akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Bali yakni di Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Masyarakat harus mulai berani melaporkan karena hal ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik. Tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para politisi," kata Suka Arjawa ketika berbicara dalam sarasehan di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pemilu berintegritas itu sangat tergantung dari peran masyarakat sehingga sangat diharapkan agar masyarakat tidak takut untuk mengemukakan ketika ada kecurangan maupun pelanggaran.
"Mari kita maksimalkan peran masyarakat untuk terlibat dalam pilkada," ucapnya yang juga Dekan Fisip Universitas Udayana itu.
Suka Arjawa menambahkan, melaporkan itu dalam artian masyarakat juga bisa menyampaikan kepada para politisi hal-hal yang menjadi kekurangannya sehingga dapat dilakukan perbaikan. Yang baik itu, kalau politisi mau mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat. Tetapi syaratnya masyarakat harus proaktif," ucapnya.
Dia juga menyoroti beberapa aksi kebulatan tekad untuk mendukung pasangan calon tertentu yang mulai marak terjadi di beberapa daerah. "Kebulatan tekad akan memancing konflik di satu desa atau wilayah, bisa terjadi konflik horizontal," ujarnya.
Suka Arjawa tidak memungkiri dalam konteks politik itu aksi kebulatan tekad penting, namun dalam konteks sosial dapat memunculkan potensi konflik.
"Di sisi lain, kami mengkhawatirkan peran ormas dalam pilkada. Hal ini harus diwaspadai juga karena sedikit saja terjadi gesekan bisa berdampak luas," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Dewa Ngurah Swastha berharap pilkada dilaksanakan dengan cara-cara yang baik, santun dan beretika.
"Kedamaian, keamanan, kerukunan harga mati apalagi sudah telanjur tergantung dengan pariwisata. Itu sudah kami sepakati juga dengan Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana serta instansi terkait." ujarnya.
Menurut Dewa Swastha, kalau sampai pariwisata bermasalah gara-gara persoalan keamanan, maka dampaknya akan mengacaukan berbagai aspek lainnya.
Pilkada serentak akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Bali yakni di Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli, Karangasem, Jembrana dan Kota Denpasar. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015