Jakarta (Antara Bali) - Kementerian BUMN mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp28,750 triliun kepada 22 perusahaan milik negara pada tahun anggaran 2016.
"Selain PMN bentuk tunai, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN dalam bentuk nontunai senilai Rp2,568 triliun. Jadi total PMN (tunai dan nontunai) mencapai Rp31,318 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (20/8) malam.
Menurut Rini, usulan suntikan modal kepada 22 perusahaan tersebut sudah disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang MPR/DPR, 14 Agustus 2014.
Ia menjelaskan, PMN tersebut selanjutnya akan mulai dibahas untuk meminta persetujuan dari Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, mulai Senin (23/8). Rini menuturkan, BUMN penerima PMN pada tahun 2016 lebih selektif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
PLN disebutkan merupakan penerima PMN terbesar yaitu Rp10 triliun, sehubungan dengan keperluan dana dalam rangka meningkatkan eletrifikasi terutama di daerah-daerah terpencil. Rini mengatakan bahwa PMN untuk PLN juga terkait erat dengan subdisi listrik yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp23 triliun dalam RAPBN.
Selain PLN, sektor yang juga banyak menerima PMN adalah usaha konstruksi sejalan dengan banyaknya program infrastruktur yang dilakukan pada 2015 dan 2016, sehingga dibutuhkan penguatan modal. "Kami juga meminta kembali penambahan modal untuk Perum Jamkrindo dan Askrindo masing-masing Rp500 miliar, untuk meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 dan 2016," tegas Rini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Selain PMN bentuk tunai, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN dalam bentuk nontunai senilai Rp2,568 triliun. Jadi total PMN (tunai dan nontunai) mencapai Rp31,318 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (20/8) malam.
Menurut Rini, usulan suntikan modal kepada 22 perusahaan tersebut sudah disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang MPR/DPR, 14 Agustus 2014.
Ia menjelaskan, PMN tersebut selanjutnya akan mulai dibahas untuk meminta persetujuan dari Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, mulai Senin (23/8). Rini menuturkan, BUMN penerima PMN pada tahun 2016 lebih selektif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
PLN disebutkan merupakan penerima PMN terbesar yaitu Rp10 triliun, sehubungan dengan keperluan dana dalam rangka meningkatkan eletrifikasi terutama di daerah-daerah terpencil. Rini mengatakan bahwa PMN untuk PLN juga terkait erat dengan subdisi listrik yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp23 triliun dalam RAPBN.
Selain PLN, sektor yang juga banyak menerima PMN adalah usaha konstruksi sejalan dengan banyaknya program infrastruktur yang dilakukan pada 2015 dan 2016, sehingga dibutuhkan penguatan modal. "Kami juga meminta kembali penambahan modal untuk Perum Jamkrindo dan Askrindo masing-masing Rp500 miliar, untuk meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 dan 2016," tegas Rini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015