Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengajak para pegawai negeri sipil di daerah itu agar bekerja keras sebagai bentuk pertanggungjawaban telah mengelola uang rakyat.

"Kita mempunyai utang yang besar pada rakyat yang harus kita pertangungjawabkan dengan kinerja dengan baik dan bekerja keras," kata Pastika saat membuka rapat pengarahan dan asistensi Persiapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam rapat yang para pesertanya adalah para Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Bali itu, Pastika meminta jajarannya bekerja dengan hati, nalar, dan mencintai pekerjaannya guna mewujudkan "Good and Clean Government".

Untuk itu, pemerintah telah menyedikan seperangkat peraturan,petunjuk, patokan bahkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Pastika juga mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku.

Di samping itu, orang nomor satu di Provinsi Bali ini juga mengingatkan agar para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk segera menindaklanjuti segala kekurangan dan memperbaiki dengan segera temuan yang ada dalam evaluasi kali ini. "Kita harus bekerja dengan baik, maka pendapatan kita juga akan lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mohamad Yusuf Atteh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bali merupakan salah satu dari sembilan provinsi yang menjadi "pilot project" atau proyek percontohan reformasi birokrasi bersama Sumatera Barat, Jawa Barat, jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.

Selain itu, Bali juga terpilih sebagai salah satu dari 16 provinsi di Indonesia yang menjadi percontohan target akuntabilitas.

Dalam pelaksanaannya, pihak kementerian akan menggunakan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai percontohan target reformasi birokrasi dan memilih Kabupaten Karangasem, Gianyar, Buleleng, Badung dan Kota Denpasar sebagai percontohan target akuntabilitas.

Dipilihnya Bali sebagai proyek percontohan tidak terlepas dari komitmen Gubernur Pastika yang gigih dalam mewujudkan Bali sebagai Good and Clean Government.

Ia juga menyampaikan bahwasannya ada tiga hal penting yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bebas dan bersih dari KKN, akuntabilitas kinerja yang meningkat dan yang terakhir adalah pelayannan publik yang optimal. "Apapun yang dilakukan dalam prosesnya, hasil akhir harus mencapai tiga tolok ukur ini," ucap Yusuf.

Dengan tercapainya ketiga tolok ukur tersebut maka secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan abdi negara pada khususnya.

Ia mengimbau agar semua pemangku kepentingan serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk bekerja keras dan mengikuti semua petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah diberikan.

Yusuf tidak menampik proses pelaksanaan reformasi birokrasi di tahap awal pasti sulit, namun nantinya kalau sudah berjalan maka akan terasa manfaatnya. (WDY)

Pewarta: Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015