Nunukan (Antara Bali) - Pemerintah bakal membuat nota diplomatik berupa protes kepada Malaysia karena sering melanggar tapal batas dengan sering memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

"Kita akan membuat nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia soal pelanggaran wilayah perbatasan dengan memasuki wilayah Indonesia di Nunukan," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno di Nunukan, Minggu (14/6).

Ia mengatakan hal ini berkaitan dengan beberapa kali armada perang Malaysia, baik laut maupun udara tanpa awak, memasuki wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan yang diduga kuat secara sengaja, tanpa izin, selama 2015. Mengenai masalah itu, katanya, akan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) untuk melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Malaysia.

Langkah awal yang dilakukan selama ini adalah dengan memperketat pemantauan dan penjagaan wilayah perbatasan darat, laut, dan udara, dengan menempatkan pesawat yang "base camp" di Pangkalan Landasan Udara Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Informasi dari Pangkalan Lanud Kota Tarakan, sebanyak sembilan kali kapal perang Malaysia terpantau memasuki wilayah Indonesia di perairan Ambalat Kabupaten Nunukan, namun dihalau melalui tindakan peringatan.

Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan upaya-upaya provokasi yang dilakukan negara tetangga tersebut membuat pemerintah Indonesia terus melakukan penguatan pertahanan udara dan laut, dengan menempatkan kapal-kapal atau pesawat di wilayah perbatasan. "Indonesia terus memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan (Indonesia-Malaysia) dengan menambah alutsista di udara maupun di laut demi menjaga kedaulatan negara," ujar dia.(WDY)

Pewarta: Oleh M. Rusman

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015