Denpasar (Antara Bali) - Dinas Kesehatan Provinsi Bali menargetkan awal Tahun 2017 seluruh masyarakat Pulau Dewata yang menggunakan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sudah bergabung dan terdaftar menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"JKBM ini akan diintegrasikan pada awal Tahun 2017 dengan BPJS," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya, saat dihubungi di Denpasar, Kamis.
Menurut data, masyarakat yang memiliki JKN di Bali sudah meningkat sebesar 36 persen menjadi 45,5 persen untuk Tahun 2014.
Namun, pihaknya mengharapkan akhir Tahun 2015, masyarakat Bali sudah mulai beralih menggunakan JKN mencapai 50 persen.
"Oleh sebab itu, pada akhir Tahun 2017, saya berharap sebanyak 70 persen masyarakat Bali telah terdaftar menggunakan JKN," ujarnya.
Dengan adanya kesadaran masyarakat tersebut, kata dia, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKMB dapat ditekan, dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan, promosi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.
Ia menambahkan pada Tahun 2014, pengeluaran pemerintah untuk JKBM mencapai 38 hingga 39 miliar per bulan. Namun, tahun ini dianggarkan 25 hingga 27 miliar.
"Dari jumlah tersebut secara otomatis subsidi yang dikeluarkan sudah berkurang," katanya. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"JKBM ini akan diintegrasikan pada awal Tahun 2017 dengan BPJS," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr Ketut Suarjaya, saat dihubungi di Denpasar, Kamis.
Menurut data, masyarakat yang memiliki JKN di Bali sudah meningkat sebesar 36 persen menjadi 45,5 persen untuk Tahun 2014.
Namun, pihaknya mengharapkan akhir Tahun 2015, masyarakat Bali sudah mulai beralih menggunakan JKN mencapai 50 persen.
"Oleh sebab itu, pada akhir Tahun 2017, saya berharap sebanyak 70 persen masyarakat Bali telah terdaftar menggunakan JKN," ujarnya.
Dengan adanya kesadaran masyarakat tersebut, kata dia, subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKMB dapat ditekan, dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur fasilitas kesehatan, promosi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.
Ia menambahkan pada Tahun 2014, pengeluaran pemerintah untuk JKBM mencapai 38 hingga 39 miliar per bulan. Namun, tahun ini dianggarkan 25 hingga 27 miliar.
"Dari jumlah tersebut secara otomatis subsidi yang dikeluarkan sudah berkurang," katanya. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015