Tokyo (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menindaklanjuti keluhan investor Jepang dalam investasinya di Indonesia.
Presiden Jokowi dalam "collective courtesy call" dan forum bisnis dengan para pengusaha Jepang dan kepala lembaga pemerintahan negara itu di Hotel New Otani Tokyo, Selasa, mengatakan keluhan para pengusaha Jepang bisa disampaikan kepadanya atau para menterinya yang turut dalam kunjungan kenegaraannya di Jepang mulai 22-25 Maret.
"Keluhan yang disampaikan baik mengenai infrastruktur, pembebasan lahan, perizinan, fiskal, subsidi BBM sudah kita tanggapi dan banyak yang kita perbaiki," tutur Jokowi.
Ia mengatakan, pengalihan subsidi BBM sudah dilakukan di Indonesia sejak akhir tahun lalu, sehingga ruang fiskal jauh lebih baik. Selain itu, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Atap) sudah dibuka dan pembebasan lahan masih dalam proses agar lebih sederhana dan lebih cepat.
Kemudahan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Selain itu, keluhan tentang izin tinggal dari para pengusaha Jepang di Indonesia yang menyaratkan tenaga ahli Jepang yang akan tinggal di Indonesia harus berijazah S1, menurut Presiden setelah kembali dari Jepang persoalan itu akan diselesaikan.
Pada pertemuan itu Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Seskab Andi Widjajanto, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
"Collective Courtesy Call" itu dihadiri oleh asosiasi bisnis dan lembaga pemerintah Jepang yakni Japinda, Duta Besar Jepang ke Indonesia, Keidanren, Kadin Jepang, Jetro, Friendship Exchange Council, dan "chairman" atau pimpinan dari sejumlah perusahaan besar di Jepang.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Presiden Jokowi dalam "collective courtesy call" dan forum bisnis dengan para pengusaha Jepang dan kepala lembaga pemerintahan negara itu di Hotel New Otani Tokyo, Selasa, mengatakan keluhan para pengusaha Jepang bisa disampaikan kepadanya atau para menterinya yang turut dalam kunjungan kenegaraannya di Jepang mulai 22-25 Maret.
"Keluhan yang disampaikan baik mengenai infrastruktur, pembebasan lahan, perizinan, fiskal, subsidi BBM sudah kita tanggapi dan banyak yang kita perbaiki," tutur Jokowi.
Ia mengatakan, pengalihan subsidi BBM sudah dilakukan di Indonesia sejak akhir tahun lalu, sehingga ruang fiskal jauh lebih baik. Selain itu, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Atap) sudah dibuka dan pembebasan lahan masih dalam proses agar lebih sederhana dan lebih cepat.
Kemudahan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Selain itu, keluhan tentang izin tinggal dari para pengusaha Jepang di Indonesia yang menyaratkan tenaga ahli Jepang yang akan tinggal di Indonesia harus berijazah S1, menurut Presiden setelah kembali dari Jepang persoalan itu akan diselesaikan.
Pada pertemuan itu Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Seskab Andi Widjajanto, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
"Collective Courtesy Call" itu dihadiri oleh asosiasi bisnis dan lembaga pemerintah Jepang yakni Japinda, Duta Besar Jepang ke Indonesia, Keidanren, Kadin Jepang, Jetro, Friendship Exchange Council, dan "chairman" atau pimpinan dari sejumlah perusahaan besar di Jepang.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015