Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah akan meneruskan kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghilangkan potensi konflik atas penguasaan lahan, yang selama ini masih terjadi diantara berbagai kelompok kepentingan.

"Ini wacana lama untuk menyatukan satu peta karena selama ini banyak instansi pemerintah yang mempunyai peta sendiri-sendiri, belum lagi peta yang dibuat pihak swasta, sehingga merancukan pembangunan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis malam.

Dalam rapat koordinasi membahas "One Map Policy" yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil ini, ikut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Andrinof memastikan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menyelesaikan peta ini secara mendetail, untuk menuntaskan masalah tumpang tindih kepemilikan tanah yang sering menghambat pembangunan.

Ia menambahkan prioritas wilayah yang segera dipetakan untuk mewujudkan rencana ini adalah kawasan pantai utara Jawa serta Kalimantan, karena disana sering terjadi konflik sosial yang diakibatkan oleh perebutan lahan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menambahkan peta ini akan menghitung potensi kekayaan alam Indonesia serta menjawab masalah penyediaan data perkebunan, pertanian dan kehutanan yang selama ini belum terpenuhi. (WDY)

Pewarta: Oleh Satyagraha

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015