Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Bali, Nyoman Dhamantra, mengisi reses sidang ke II dengan mengadakan "blusukan" untuk berdialog dengan para pedagang dan pembeli di Pasar Kelan, Kuta Selatan, Badung.
"Upaya menyerap aspirasi juga dilakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Sobangan, Petang, dan Blahkiuh, Kabupaten Badung serta Desa Bedulu, Tulikup dan Pejeng, Kabupaten Gianyar," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Denpasar, Senin.
Didampingi tim Dhamantra Centre, Dhamantra menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan kegaduhan politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mengganggu empat pilar bangsa. Menurut Nyoman Dhamantra, kegaduhan itu muncul akibat diseretnya urusan politik dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, yang tentu berdampak secara ekonomi, sosial dan budaya.
Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan, Indonesia akan terperosok dalam masalah yang lebih rumit, jika kegaduhan-kegaduhan itu tidak segera diselesaikan secara tuntas. "Kegaduhan politik terjadi karena kita jauh meninggalkan ideologi, meninggalkan dasar hukum dan tujuan pembukaan UUD 45," ujarnya dalam sosialisasi dan diskusi empat pilar bangsa, di Banjar Pande, Tulikup, Gianyar (7/3).
Hal yang paling dianggap miris oleh Dhamantra adalah Indonesia mulai kehilangan arah, sulit menemukan makna Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bahkan lebih parah, kata Dhamantra, adalah terjadinya ketidakpercayaan antar-masyarakat dan antar-lembaga negara. Ia menyinggung konflik berkepanjangan antar-lembaga penegak hukum yang terjadi saat ini. Masalah tersebut tidak akan muncul, jika semua lembaga penegak hukum memiliki kesamaan tujuan dalam menegakkan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Upaya menyerap aspirasi juga dilakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Sobangan, Petang, dan Blahkiuh, Kabupaten Badung serta Desa Bedulu, Tulikup dan Pejeng, Kabupaten Gianyar," katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Denpasar, Senin.
Didampingi tim Dhamantra Centre, Dhamantra menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan kegaduhan politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mengganggu empat pilar bangsa. Menurut Nyoman Dhamantra, kegaduhan itu muncul akibat diseretnya urusan politik dalam upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, yang tentu berdampak secara ekonomi, sosial dan budaya.
Kondisi demikian sangat mengkhawatirkan, Indonesia akan terperosok dalam masalah yang lebih rumit, jika kegaduhan-kegaduhan itu tidak segera diselesaikan secara tuntas. "Kegaduhan politik terjadi karena kita jauh meninggalkan ideologi, meninggalkan dasar hukum dan tujuan pembukaan UUD 45," ujarnya dalam sosialisasi dan diskusi empat pilar bangsa, di Banjar Pande, Tulikup, Gianyar (7/3).
Hal yang paling dianggap miris oleh Dhamantra adalah Indonesia mulai kehilangan arah, sulit menemukan makna Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Bahkan lebih parah, kata Dhamantra, adalah terjadinya ketidakpercayaan antar-masyarakat dan antar-lembaga negara. Ia menyinggung konflik berkepanjangan antar-lembaga penegak hukum yang terjadi saat ini. Masalah tersebut tidak akan muncul, jika semua lembaga penegak hukum memiliki kesamaan tujuan dalam menegakkan hukum dan upaya pemberantasan korupsi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015