Jakarta (Antara Bali) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal fokus dalam menangani infrastruktur kawasan perbatasan yang banyak disorot sejumlah pihak karena selama ini terkesan kerap diabaikan pembangunannya.
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam lima tahun ke depan akan memprioritaskan penanganan infrastruktur seperti jalan, air bersih, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan pengelolaan persampahan pada kawasan perbatasan," kata Plt Sekretaris Jenderal Kemenpupera Taufik Widjoyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Anggaran untuk menangani infrastruktur di kawasan perbatasan pada tahun 2015 dialokasikan sekitar Rp8,8 triliun yang terdiri atas sektor Sumber Daya Air (Rp1,2 triliun), sektor Bina Marga (Rp5,3 triliun), sektor Cipta Karya (Rp1,3 triliun) dan sektor Perumahan Rakyat (Rp884 miliar). Anggaran tersebut berasal dari APBN senilai Rp4,9 triliun dan APBN Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp3,6 triliun.
Sebagaimana diberitakan, persoalan infrastruktur yang masih minim di berbagai daerah mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah, kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta.
"Minimnya infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol laut, pelabuhan dan bandara, tidak segera diwujudkan," kata Oesman Sapta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/2).
Wakil Ketua MPR RI juga menuturkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam lima tahun ke depan akan memprioritaskan penanganan infrastruktur seperti jalan, air bersih, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan pengelolaan persampahan pada kawasan perbatasan," kata Plt Sekretaris Jenderal Kemenpupera Taufik Widjoyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Anggaran untuk menangani infrastruktur di kawasan perbatasan pada tahun 2015 dialokasikan sekitar Rp8,8 triliun yang terdiri atas sektor Sumber Daya Air (Rp1,2 triliun), sektor Bina Marga (Rp5,3 triliun), sektor Cipta Karya (Rp1,3 triliun) dan sektor Perumahan Rakyat (Rp884 miliar). Anggaran tersebut berasal dari APBN senilai Rp4,9 triliun dan APBN Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp3,6 triliun.
Sebagaimana diberitakan, persoalan infrastruktur yang masih minim di berbagai daerah mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah, kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta.
"Minimnya infrastruktur di daerah perbatasan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol laut, pelabuhan dan bandara, tidak segera diwujudkan," kata Oesman Sapta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/2).
Wakil Ketua MPR RI juga menuturkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015