Jakarta (Antara Bali) - Nigeria menyatakan tertarik dan ingin belajar soal
koperasi pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dalam
mendukung kemandirian energi di Indonesia.
"Konsep pengembangan soal koperasi yang menjadi pengelola PLTMH menjadi bahan diskusi paling hangat pada saat Delegasi Nigeria studi banding ke Kementerian Koperasi dan UKM," kata Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan program yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM sejak beberapa tahun lalu itu memang terbukti mampu mendorong pengembangan perekonomian pedesaan menjadi lebih berdaya melalui akses energi.
Hal itu kata Wayan sekaligus menjadi referensi global yang berkaitan dengan pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan khususnya PLTMH.
"Energi terbarukan yang dikelola koperasi mampu menggerakkan perekonomian suatu desa, karena dengan adanya energi tersebut, nilai tambah komoditas lokal meningkat," katanya.
Ia menambahkan, melalui koperasi, pemeliharaan PLTMH dan lingkungan dapat dikelola lebih baik.
Salah satu contohnya, di Sumbawa NTB dan Manggarai Timur NTT, sebelum dibangun PLTMH kopi hutan hanya dijual sebagai komoditas, dengan adanya PLTMH kopi tersebut dapat diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya.
Salah satu program Kementerian Koperasi dan UKM adalah Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Energi Baru Terbarukan PLTMH melalui pemberian bantuan kepada koperasi berupa pembangunan infrastruktur PLTMH yang dikelola koperasi untuk menggerakkan perekonomian setempat.
"Dalam rangka membangun `sense of belonging`, pembangunan infrastruktur PLTMH tersebut melibatkan masyarakat setempat serta sharing pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan serta bantuan sarana atau teknologi produksi," katanya.
Koperasi menjadi pengelola karena dengan dimiliki dan dikelola oleh koperasi, berarti potensi lokal telah dimanfaatkan oleh anggota dan masyarakat sekitar dan hasilnya juga akan dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarat tersebut.
Belum lama ini Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE) menjadi organisasi mitra kunjungan dari Delegasi Nigeria NESP (Nigerian Energy Support Program) yang mengadakan kunjungan kerja ke Indonesia pada 23 Januari - 1 Februari 2015.
Maksud kunjungan delegasi Nigeria yang terdiri dari 20 orang pejabat pemerintah Nigeria dan perwakilan GIZ ini adalah untuk berdiskusi dengan pejabat pemerintah di Indonesia terkait upaya dan program pelistrikan desa di Indonesia.
Nigerian Energy Support Programme (NESP) adalah program yang didanai European Union (EU) dan German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) dalam rangka meningkatkan akses listrik di Nigeria.
Program ini terdiri dari empat unit yaitu Reformasi Kebijakan, Efisiensi Energi, Listrik Pedesaan dan Akses Energi Berkelanjutan, serta Pengembangan Kapasitas dan Training.
Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi untuk implementasi dan investasi di bidang energi terbarukan, listrik pedesaan dan efisiensi energi.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Konsep pengembangan soal koperasi yang menjadi pengelola PLTMH menjadi bahan diskusi paling hangat pada saat Delegasi Nigeria studi banding ke Kementerian Koperasi dan UKM," kata Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan program yang dikembangkan Kementerian Koperasi dan UKM sejak beberapa tahun lalu itu memang terbukti mampu mendorong pengembangan perekonomian pedesaan menjadi lebih berdaya melalui akses energi.
Hal itu kata Wayan sekaligus menjadi referensi global yang berkaitan dengan pengembangan listrik pedesaan berbasis energi terbarukan khususnya PLTMH.
"Energi terbarukan yang dikelola koperasi mampu menggerakkan perekonomian suatu desa, karena dengan adanya energi tersebut, nilai tambah komoditas lokal meningkat," katanya.
Ia menambahkan, melalui koperasi, pemeliharaan PLTMH dan lingkungan dapat dikelola lebih baik.
Salah satu contohnya, di Sumbawa NTB dan Manggarai Timur NTT, sebelum dibangun PLTMH kopi hutan hanya dijual sebagai komoditas, dengan adanya PLTMH kopi tersebut dapat diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya.
Salah satu program Kementerian Koperasi dan UKM adalah Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Energi Baru Terbarukan PLTMH melalui pemberian bantuan kepada koperasi berupa pembangunan infrastruktur PLTMH yang dikelola koperasi untuk menggerakkan perekonomian setempat.
"Dalam rangka membangun `sense of belonging`, pembangunan infrastruktur PLTMH tersebut melibatkan masyarakat setempat serta sharing pembiayaan dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan serta bantuan sarana atau teknologi produksi," katanya.
Koperasi menjadi pengelola karena dengan dimiliki dan dikelola oleh koperasi, berarti potensi lokal telah dimanfaatkan oleh anggota dan masyarakat sekitar dan hasilnya juga akan dinikmati untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarat tersebut.
Belum lama ini Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE) menjadi organisasi mitra kunjungan dari Delegasi Nigeria NESP (Nigerian Energy Support Program) yang mengadakan kunjungan kerja ke Indonesia pada 23 Januari - 1 Februari 2015.
Maksud kunjungan delegasi Nigeria yang terdiri dari 20 orang pejabat pemerintah Nigeria dan perwakilan GIZ ini adalah untuk berdiskusi dengan pejabat pemerintah di Indonesia terkait upaya dan program pelistrikan desa di Indonesia.
Nigerian Energy Support Programme (NESP) adalah program yang didanai European Union (EU) dan German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) dalam rangka meningkatkan akses listrik di Nigeria.
Program ini terdiri dari empat unit yaitu Reformasi Kebijakan, Efisiensi Energi, Listrik Pedesaan dan Akses Energi Berkelanjutan, serta Pengembangan Kapasitas dan Training.
Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi untuk implementasi dan investasi di bidang energi terbarukan, listrik pedesaan dan efisiensi energi.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015