Jakarta (Antara Bali) - Pengamat ekonomi Destry Damayanti mengatakan bahwa program pembangunan satu juta rumah oleh pemerintah berdampak teknis terhadap aspek sosial dan finansial (social and financial engineering).
"Sosial karena menyangkut derajat orang, bisa memberikan hak hunian bagi keluarganya, sedangkan finansial karena bermanfaat bagi pertumbuhan pasar modal," kata Destry di Jakarta, Rabu.
Walaupun pertumbuhan perumahan masih kurang mencukupi, namun ia yakin program tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen antara pengembang dan pemerintah.
Dia berpendapat bahwa keputusan pemerintah menghapus subsidi bahan bakar premium merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi subsidi energi, sehingga memberikan ruang untuk pembangunan infrastruktur.
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp5.519,4 triliun, atau Rp1.100 triliun/tahun.
"Dari anggaran itu, 10,5 persennya dialokasikan untuk sektor perumahan, atau sekitar Rp579,5 triliun rupiah," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono mengatakan kebutuhan perumahan di Indonesia yang belum tercukupi (backlog) mencapai 13,5 juta unit.
"Kebutuhan kita saat ini sebesar itu, namun nyatanya pemenuhan perumahan tiap tahunnya hanya sekitar 300-400 ribu unit," kata Maryono dalam seminar bertema "Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan di Jakarta.
Menurut dia, dengan besarnya 'backlog' tersebut maka menjadi pertanda bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangatlah tinggi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sosial karena menyangkut derajat orang, bisa memberikan hak hunian bagi keluarganya, sedangkan finansial karena bermanfaat bagi pertumbuhan pasar modal," kata Destry di Jakarta, Rabu.
Walaupun pertumbuhan perumahan masih kurang mencukupi, namun ia yakin program tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen antara pengembang dan pemerintah.
Dia berpendapat bahwa keputusan pemerintah menghapus subsidi bahan bakar premium merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi subsidi energi, sehingga memberikan ruang untuk pembangunan infrastruktur.
Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp5.519,4 triliun, atau Rp1.100 triliun/tahun.
"Dari anggaran itu, 10,5 persennya dialokasikan untuk sektor perumahan, atau sekitar Rp579,5 triliun rupiah," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono mengatakan kebutuhan perumahan di Indonesia yang belum tercukupi (backlog) mencapai 13,5 juta unit.
"Kebutuhan kita saat ini sebesar itu, namun nyatanya pemenuhan perumahan tiap tahunnya hanya sekitar 300-400 ribu unit," kata Maryono dalam seminar bertema "Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan di Jakarta.
Menurut dia, dengan besarnya 'backlog' tersebut maka menjadi pertanda bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perumahan sangatlah tinggi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015