Jakarta (Antara Bali) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, mengusulkan agar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dikelola secara independen agar pembangunan di wilayah perbatasan bisa dilakukan secara maksimal.
"Saat ini, anggaran yang ada di BNPP dikelola oleh 26 kementerian/lembaga, tidak efektif dan tidak bisa membangun secara maksimal," kata Tedjo usai Seminar Nasional TNI Angkatan Laut "Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim", di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, lanjut dia, dirinya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar BNPP dijadikan badan otonom seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Pengelolaan anggaran di BNPP akan dilakukan satu pintu. Jadi, tidak dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lagi," ucap Tedjo.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saat ini, anggaran yang ada di BNPP dikelola oleh 26 kementerian/lembaga, tidak efektif dan tidak bisa membangun secara maksimal," kata Tedjo usai Seminar Nasional TNI Angkatan Laut "Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim", di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, lanjut dia, dirinya akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar BNPP dijadikan badan otonom seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Pengelolaan anggaran di BNPP akan dilakukan satu pintu. Jadi, tidak dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lagi," ucap Tedjo.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014