Nusa Dua (Antara Bali) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan `e-blusukan` merupakan salah satu metode Presiden Joko Widodo dalam memanfaatkan data digital, sebagai inovasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"`E-blusukan merupakan bentuk praktik demokratisasi yang mengadopsi teknologi informasi berbasis `real time` data. Ini menjadi tekad pemerintah untuk bisa memanfaatkan semua sumber daya untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik," katanya saat membuka Konferensi Inovasi Data untuk Pengambil Kebijakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.
"E-blusukan" itu memanfaatkan teknologi informasi dengan melalui telekonferensi dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lain di dalam menggali data, mengetahui permasalahan, hingga menyerap aspirasi masyarakat.
Hal itu, lanjut dia, bermanfaat apabila program blusukan ke lapangan yang selama ini dilaksanakan Presiden Jokowi terkendala waktu yang tidak mencukupi.
"Dalam dua minggu lagi ada Musrenbang di lima kluster wilayah. Presiden Jokowi bisa datang ke lima wilayah itu. Tetapi yang tidak bisa didatangi akan dilakukan melalui `teleconference`," ucapnya.
Andrinof juga mengungkapkan bahwa teknologi itu bisa efektif diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan penyiapan sumber daya manusia.
"Tinggal SDM saja. Kalau adopsi teknologi itu tidak ada masalah," imbuhnya.
Sementara itu, dalam konferensi Inovasi Data untuk Pengambil Kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan "Knowledge Sector Initiative" (KSI) saat ini tengah mengidentifikasi beberapa kementerian dan lembaga nasional serta pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan penggunaan data secara lebih baik untuk meningkatkan pelayanan dan kebijakan publik.
KSI merupakan program bantuan dari Pemerintah Australia dalam mendukung pengambil kebijakan menyampaikan tantangan pembangunan pembagunan dengan menggunakan bukti penelitian, data dan analisa.
"Pemerintah Australia senang menjadi bagian dari inisiatif ini. Menemukan cara baru untuk mengumpulkan dan menganalisa data akan membuat pemerintah menjadi lebih efektif dalam mengkaji kebutuhan dan merancang kebijakan untuk masyarakat," kata Ketua Program Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, James Gilling. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"`E-blusukan merupakan bentuk praktik demokratisasi yang mengadopsi teknologi informasi berbasis `real time` data. Ini menjadi tekad pemerintah untuk bisa memanfaatkan semua sumber daya untuk terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik," katanya saat membuka Konferensi Inovasi Data untuk Pengambil Kebijakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Rabu.
"E-blusukan" itu memanfaatkan teknologi informasi dengan melalui telekonferensi dengan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan lain di dalam menggali data, mengetahui permasalahan, hingga menyerap aspirasi masyarakat.
Hal itu, lanjut dia, bermanfaat apabila program blusukan ke lapangan yang selama ini dilaksanakan Presiden Jokowi terkendala waktu yang tidak mencukupi.
"Dalam dua minggu lagi ada Musrenbang di lima kluster wilayah. Presiden Jokowi bisa datang ke lima wilayah itu. Tetapi yang tidak bisa didatangi akan dilakukan melalui `teleconference`," ucapnya.
Andrinof juga mengungkapkan bahwa teknologi itu bisa efektif diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan penyiapan sumber daya manusia.
"Tinggal SDM saja. Kalau adopsi teknologi itu tidak ada masalah," imbuhnya.
Sementara itu, dalam konferensi Inovasi Data untuk Pengambil Kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan "Knowledge Sector Initiative" (KSI) saat ini tengah mengidentifikasi beberapa kementerian dan lembaga nasional serta pemerintah daerah yang mampu memanfaatkan penggunaan data secara lebih baik untuk meningkatkan pelayanan dan kebijakan publik.
KSI merupakan program bantuan dari Pemerintah Australia dalam mendukung pengambil kebijakan menyampaikan tantangan pembangunan pembagunan dengan menggunakan bukti penelitian, data dan analisa.
"Pemerintah Australia senang menjadi bagian dari inisiatif ini. Menemukan cara baru untuk mengumpulkan dan menganalisa data akan membuat pemerintah menjadi lebih efektif dalam mengkaji kebutuhan dan merancang kebijakan untuk masyarakat," kata Ketua Program Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, James Gilling. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014