Jakarta (Antara Bali) - Tidak ada pergeseran peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diambil alih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait peringatan dini terhadap bencana alam Indonesia.
"Tidak ada ambil alih. BNPB sendiri tugasnya mengkoordinasikan sejumlah institusi untuk respon terhadap bencana," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi saat melakukan peninjauan ke kantor BMKG di Kemayoran, Jakarta, Selasa.
Ia mengakui, memang ada kesan BNPB kerap muncul ke publik untuk melakukan peringatan dini terhadap bencana, seperti tsunami, gempa bumi, longsor, banjir dan bencana lainnya. Tapi hal itu lebih kepada koordinasi lintas sektoral semata.
Lebih lanjut dikatakannya, BNPB memang bekerja sama dengan BMKG untuk mendapatkan berbagai masukan informasi peringatan dini terhadap bencana.
BNPB, masih kata dia, tidak hanya bekerja sama dengan BMKG saja tetapi dengan pihak-pihak lain, seperti PMI, Basarnas dan TNI/Polri untuk penanggulaangan dan mitigasi bencana.
"Presiden bilang, tanggalkan ego sektoral. Kesan itu (ambil alih peran dan fungsi) boleh ada. Tetapi semua harus kembali kepada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan naik ke koordinasi lintas sektoral," katanya.
BMKG berfungsi vital
Sementara BMKG, tambah dia, memiliki fungsi vital di tengah masyarakat.
"Kalau BMKG sendiri memiliki fungsi vital untuk menjaga keselamatan nyawa rakyat Indonesia, juga untuk membantu keberhasilan pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian dan kelautan," kata dia.
BMKG, masih kata dia, juga ikut membantu kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan info cuaca, untuk sektor perhubungan dan sektor lainnya.
"Jadi ada fungsi keselamatan dan ekonomi," katanya.
Menilik peran BMKG itu, Menteri PAN-RB menganggap lembaga pemerintah nondepartemen itu harus dipertahankan, tidak untuk dihapus demi efisiensi. Karena dari pengamatannya, BMKG memiliki arti penting dan masih efisien secara kelembagaan dan kinerja.
"Secara fungsional BMKG ini termasuk lembaga yang harus dipertahankan," kata dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tidak ada ambil alih. BNPB sendiri tugasnya mengkoordinasikan sejumlah institusi untuk respon terhadap bencana," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi saat melakukan peninjauan ke kantor BMKG di Kemayoran, Jakarta, Selasa.
Ia mengakui, memang ada kesan BNPB kerap muncul ke publik untuk melakukan peringatan dini terhadap bencana, seperti tsunami, gempa bumi, longsor, banjir dan bencana lainnya. Tapi hal itu lebih kepada koordinasi lintas sektoral semata.
Lebih lanjut dikatakannya, BNPB memang bekerja sama dengan BMKG untuk mendapatkan berbagai masukan informasi peringatan dini terhadap bencana.
BNPB, masih kata dia, tidak hanya bekerja sama dengan BMKG saja tetapi dengan pihak-pihak lain, seperti PMI, Basarnas dan TNI/Polri untuk penanggulaangan dan mitigasi bencana.
"Presiden bilang, tanggalkan ego sektoral. Kesan itu (ambil alih peran dan fungsi) boleh ada. Tetapi semua harus kembali kepada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan naik ke koordinasi lintas sektoral," katanya.
BMKG berfungsi vital
Sementara BMKG, tambah dia, memiliki fungsi vital di tengah masyarakat.
"Kalau BMKG sendiri memiliki fungsi vital untuk menjaga keselamatan nyawa rakyat Indonesia, juga untuk membantu keberhasilan pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian dan kelautan," kata dia.
BMKG, masih kata dia, juga ikut membantu kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan info cuaca, untuk sektor perhubungan dan sektor lainnya.
"Jadi ada fungsi keselamatan dan ekonomi," katanya.
Menilik peran BMKG itu, Menteri PAN-RB menganggap lembaga pemerintah nondepartemen itu harus dipertahankan, tidak untuk dihapus demi efisiensi. Karena dari pengamatannya, BMKG memiliki arti penting dan masih efisien secara kelembagaan dan kinerja.
"Secara fungsional BMKG ini termasuk lembaga yang harus dipertahankan," kata dia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014