Denpasar (Antara Bali) - Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Denpasar Dr Dewa Gede Palguna mengharapkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertahankan budaya Bali.
"Untuk Bali, karena memiliki kekhasan dan juga merupakan bagian dari Indonesia, saya berharap agar mendengarkan aspirasi masyarakat Bali misalnya identitas kultural," katanya di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, kekhasan budaya di Pulau Dewata diharapkan tetap "ajeg" atau terjaga di bawah kepemimpinan presiden ketujuh Indonesia itu.
Dia juga mengharapkan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mendengarkan aspirasi masyarakat termasuk sejumlah isu yang tengah berlangsung misalnya reklamasi.
"Misalnya, kalau itu kewenangan presiden dan ada dasar kuat dari analisis lingkungan dan sosial bahwa tidak memungkinkan dan ancam Bali misalnya baik geografis dan kultural, kenapa ragu untuk cabut itu. Tetapi kalau itu tidak menimbulkan apa-apa, masyarakat bisa menempuh ke jalur hukum melalui MK," katanya.
Sedangkan menyangkut hubungan perpolitikan antara Jokowi dengan mayoritas wakil rakyat di DPR yang bukan Koalisi Indonesia Hebat, Palguna menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tidak mudah untuk dilakukan penjegalan terhadap presiden.
"Saya ingin mengingatkan saja bahwa partai politik itu tidak bisa menggunakan oligarki partai politik karena yang menilai terakhir adalah rakyat," ucap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla djadwalkan akan dilantik pada Senin (20/10) di Gedung DPR/MPR.
Dalam komposisi kabinet sementara, Jokowi memproyeksi terdapat menteri sebanyak 33 orang dan empat orang menteri koordinator. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Untuk Bali, karena memiliki kekhasan dan juga merupakan bagian dari Indonesia, saya berharap agar mendengarkan aspirasi masyarakat Bali misalnya identitas kultural," katanya di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, kekhasan budaya di Pulau Dewata diharapkan tetap "ajeg" atau terjaga di bawah kepemimpinan presiden ketujuh Indonesia itu.
Dia juga mengharapkan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu mendengarkan aspirasi masyarakat termasuk sejumlah isu yang tengah berlangsung misalnya reklamasi.
"Misalnya, kalau itu kewenangan presiden dan ada dasar kuat dari analisis lingkungan dan sosial bahwa tidak memungkinkan dan ancam Bali misalnya baik geografis dan kultural, kenapa ragu untuk cabut itu. Tetapi kalau itu tidak menimbulkan apa-apa, masyarakat bisa menempuh ke jalur hukum melalui MK," katanya.
Sedangkan menyangkut hubungan perpolitikan antara Jokowi dengan mayoritas wakil rakyat di DPR yang bukan Koalisi Indonesia Hebat, Palguna menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial sehingga tidak mudah untuk dilakukan penjegalan terhadap presiden.
"Saya ingin mengingatkan saja bahwa partai politik itu tidak bisa menggunakan oligarki partai politik karena yang menilai terakhir adalah rakyat," ucap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla djadwalkan akan dilantik pada Senin (20/10) di Gedung DPR/MPR.
Dalam komposisi kabinet sementara, Jokowi memproyeksi terdapat menteri sebanyak 33 orang dan empat orang menteri koordinator. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014