Jakarta (Antara Bali) - Kebijakan pembangunan integrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta masih memiliki sejumlah hambatan.

"Kendala yang dihadapi salah satunya adalah masih sedikitnya investor swasta penyedia layanan SPBG, sehingga persaingan bisnisnya kurang ketat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Haris Pindratno, di Jakarta, Rabu.

Menurut Haris, hambatan sedikitnya investor swasta tersebut dikarenakan harga Bahan Bakar Gas (BBG) yang rendah.

Pihaknya berencana menyiasati permasalahan tersebut dengan cara menaikkan harga jual BBG ke konsumen di tingkat SPBG.

"Harga gas yang sekarang Rp3.100 (per liter setara premium) akan dinaikkan, namun harganya masih di bawah bensin subsidi. Harapannya agar iklim investasi di bidang ini lebih menarik," katanya.

Disperindgi DKI juga berencana akan melakukan kerjasama dengan pemegang merk mobil dan angkutan umum, seperti taksi, mikrolet, metromini, dan bajaj.

"Kami meminta agar mengaplikasikan mesin kendaran yang mampu dioperasikan dengan bahan bakar gas. Jadi mesin-mesin kendaraan tersebut nantinya hanya diisi dengan gas," kata Haris. (WDY)

Pewarta: Oleh Roberto Calvinantya Basuki

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014