Padang (Antara Bali) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul
Tanjung menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Beban rakyat sudah cukup berat, oleh karenanya pemerintah juga mengambil sikap untuk tidak lagi menambah beban rakyat," ujar Chairul Tanjung kepada wartawan di Padang, Kamis.
Hal itu ditegaskannya mengingat pemerintah sudah menaikkan harga BBM pada 2013. Tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik, dan sebentar lagi Pertamina dengan persetujuan pemerintah juga akan menaikkan harga elpiji 12 kilogram.
Kebijakan tersebut, lanjut Menko, tidak akan memberikan beban kepada pemerintahan baru yang akan diemban presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tidak ada yang melimpahkan beban ke pemerintahan baru karena memang APBN-P yang telah disepakati oleh DPR untuk tahun 2014 itu tidak ada asumsi kenaikan BBM," ujarnya.
Ia menilai, semua beban harus ditanggung pemerintah masing-masing pada zamannya masing-masing.
"Pemerintahan yang akan datang tidak boleh memberikan beban ke pemerintahan sekarang, pemerintah sekarang juga tidak boleh memberikan beban ke pemerintahan yang akan datang," ujarnya.
Selain itu, pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah akan tetap dilakukan agar sedapat mungkin kuota 46 juta kiloliter yang sudah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 tetap bisa terjaga.
"Di Jakarta Pusat, BBM bersubsidi tidak dijual, kalau mau beli BBM bersubsidi, bisa mencari di luar Jakarta Pusat. Begitu juga di jalan tol, sebelum masuk jalan tol harus mengisi dulu (di luar tol). Jadi tidak ada dampak ekonominya sama sekali," katanya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Beban rakyat sudah cukup berat, oleh karenanya pemerintah juga mengambil sikap untuk tidak lagi menambah beban rakyat," ujar Chairul Tanjung kepada wartawan di Padang, Kamis.
Hal itu ditegaskannya mengingat pemerintah sudah menaikkan harga BBM pada 2013. Tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik, dan sebentar lagi Pertamina dengan persetujuan pemerintah juga akan menaikkan harga elpiji 12 kilogram.
Kebijakan tersebut, lanjut Menko, tidak akan memberikan beban kepada pemerintahan baru yang akan diemban presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tidak ada yang melimpahkan beban ke pemerintahan baru karena memang APBN-P yang telah disepakati oleh DPR untuk tahun 2014 itu tidak ada asumsi kenaikan BBM," ujarnya.
Ia menilai, semua beban harus ditanggung pemerintah masing-masing pada zamannya masing-masing.
"Pemerintahan yang akan datang tidak boleh memberikan beban ke pemerintahan sekarang, pemerintah sekarang juga tidak boleh memberikan beban ke pemerintahan yang akan datang," ujarnya.
Selain itu, pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah akan tetap dilakukan agar sedapat mungkin kuota 46 juta kiloliter yang sudah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 tetap bisa terjaga.
"Di Jakarta Pusat, BBM bersubsidi tidak dijual, kalau mau beli BBM bersubsidi, bisa mencari di luar Jakarta Pusat. Begitu juga di jalan tol, sebelum masuk jalan tol harus mengisi dulu (di luar tol). Jadi tidak ada dampak ekonominya sama sekali," katanya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014