Jakarta (Antara Bali) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
(KNTI) menilai Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dapat
menggabungkan solusi guna mengatasi masalah perekonomian dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat nelayan tradisional.
"Idealnya yang disebut dengan Kemenko Maritim itu juga terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat dan ekonomi," kata Ketua Dewan Pembina KNTI, M Riza Damanik, di Jakarta, Rabu.
Menurut Riza, saat ini dua permasalahan tersebut cenderung dipisahkan, yaitu pengelolaan kelautan dan perikanan masuk ke dalam Kemenko Bidang Perekonomian sedangkan Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sibuk mengatasi kemiskinan.
"Padahal kemiskinan justru bertumpuk di kampung nelayan," ujarnya.
Ia berpendapat bila Kemenko Maritim tidak terbentuk maka akan mengulangi kesalahan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang selama ini telah dilakukan.
Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan agar pemerintahan baru membentuk Kemenko Maritim guna mengoptimalkan potensi perikanan.
"Sebagai negara maritim, Indonesia wajib dan perlu membentuk itu. Selama ini kita belum optimal memanfaatkan potensi ekonomi di sektor ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Teknisnya, lanjut Yugi, adalah dengan pengabungan dewan maritim ke Kemenko Maritim atau alternatif lainnya yaitu adanya Wakil Menteri Kelautan mengingat tingginya beban kerja Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara untuk Dewan Maritim, ia berpendapat agar lembaga tersebut dilebur atau dioptimalkan ke Kemenko Maritim agar selama lima tahun pertama maritim benar-benar menjadi prioritas. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Idealnya yang disebut dengan Kemenko Maritim itu juga terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat dan ekonomi," kata Ketua Dewan Pembina KNTI, M Riza Damanik, di Jakarta, Rabu.
Menurut Riza, saat ini dua permasalahan tersebut cenderung dipisahkan, yaitu pengelolaan kelautan dan perikanan masuk ke dalam Kemenko Bidang Perekonomian sedangkan Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat yang sibuk mengatasi kemiskinan.
"Padahal kemiskinan justru bertumpuk di kampung nelayan," ujarnya.
Ia berpendapat bila Kemenko Maritim tidak terbentuk maka akan mengulangi kesalahan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang selama ini telah dilakukan.
Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan agar pemerintahan baru membentuk Kemenko Maritim guna mengoptimalkan potensi perikanan.
"Sebagai negara maritim, Indonesia wajib dan perlu membentuk itu. Selama ini kita belum optimal memanfaatkan potensi ekonomi di sektor ini," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Teknisnya, lanjut Yugi, adalah dengan pengabungan dewan maritim ke Kemenko Maritim atau alternatif lainnya yaitu adanya Wakil Menteri Kelautan mengingat tingginya beban kerja Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara untuk Dewan Maritim, ia berpendapat agar lembaga tersebut dilebur atau dioptimalkan ke Kemenko Maritim agar selama lima tahun pertama maritim benar-benar menjadi prioritas. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014