Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, Nyoman Parta mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali pelaksanaan ujian nasional sekolah menengah pertama agar tidak menjadi beban kejiwaan para pesertanya.
"UN SMP tersebut telah membuat psikis siswa-siswi tersebut merasa cemas dan takut tidak lulus. Apalagi mulai dari mendistribusikan soal hingga ujian, pengawasannya dijaga ketat aparat kepolisian," katanya di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, hal itu membebani mental siswa sampai-sampai peserta UN SMP di Tabanan mengakhiri hidup dengan cara tragis sepulang dari sekolah.
"Siswa SMP melihat polisi ikut menjaga saat UN di sekitar sekolah tersebut pasti merasa takut. Karena mental anak belum sempurna melihat polisi seperti itu. Anak-anak melihat sosok polisi adalah menangkap bagi orang yang bersalah," ujar politikus PDIP itu.
Belum lagi tekanan dari guru dan orang tua siswa semakin menambah beban siswa.
Oleh sebab itu, dia tidak ingin kasus yang menimpa siswa SMP di Tabanan terjadi lagi. "Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk kembali mengkaji pelaksanaan ujian nasional tersebut. Kalau itu dianggap memberatkan siswa, sebaiknya dihapus saja dan kembalikan kepada daerah masing-masing," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa peristiwa tragis di Kabupaten Tabanan tersebut tidak bisa dianggap sepele. "Perlu ada penyelidikan lebih lanjut dan mengevaluasi kembali UN itu. UN sebagai sarana evaluasi dalam proses belajar mengajar jangan sampai membuat siswa ketakutan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"UN SMP tersebut telah membuat psikis siswa-siswi tersebut merasa cemas dan takut tidak lulus. Apalagi mulai dari mendistribusikan soal hingga ujian, pengawasannya dijaga ketat aparat kepolisian," katanya di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, hal itu membebani mental siswa sampai-sampai peserta UN SMP di Tabanan mengakhiri hidup dengan cara tragis sepulang dari sekolah.
"Siswa SMP melihat polisi ikut menjaga saat UN di sekitar sekolah tersebut pasti merasa takut. Karena mental anak belum sempurna melihat polisi seperti itu. Anak-anak melihat sosok polisi adalah menangkap bagi orang yang bersalah," ujar politikus PDIP itu.
Belum lagi tekanan dari guru dan orang tua siswa semakin menambah beban siswa.
Oleh sebab itu, dia tidak ingin kasus yang menimpa siswa SMP di Tabanan terjadi lagi. "Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk kembali mengkaji pelaksanaan ujian nasional tersebut. Kalau itu dianggap memberatkan siswa, sebaiknya dihapus saja dan kembalikan kepada daerah masing-masing," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa peristiwa tragis di Kabupaten Tabanan tersebut tidak bisa dianggap sepele. "Perlu ada penyelidikan lebih lanjut dan mengevaluasi kembali UN itu. UN sebagai sarana evaluasi dalam proses belajar mengajar jangan sampai membuat siswa ketakutan," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014