Denpasar (Antara Bali) - Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali Sukadana Wenda mengatakan, bisnis properti di Pulau Dewata masih sangat menjanjikan, mulai dari properti menengah ke bawah hingga yang melibatkan investasi asing.
"Namun untuk merebut peluang itu perlu penurunan suka bunga beberapa properti jenis vila, hotel, perumahan, hingga kondotel," kata Sukadana di Denpasar, Sabtu.
Dikatakan, salah satu kendala adalah belum ada payung hukum investasi terhadap kepemilikan warga asing yang menanamkan modal di bidang properti.
"Sebagian besar pengusaha asing masih mengatasnamakan orang lokal untuk berinvestasi di dunia properti. Padahal tidak sedikit yang pengelolaannya langsung oleh pihak asing," ucapnya.
Dijelaskan, dengan pengelolaan langsung namun atas nama orang lokal Indonesia, tentu berpengaruh terhadap penghasilan negara, khususnya pajak.
"Jika sudah ada payung hukum yang merangkul masuknya investor asing dalam dunia properti, tentu akan menjadi tambahan devisa bagi negara. Karena banyak ketertarikan dunia properti datang dari asing," ujar Sukadana.
Dijelaskan bahwa di kawasan negara-negara Asia Tenggara sudah semua memiliki payung hukum bisnis properti dan Indonesia masih dalam proses pembentukan.
Menurutnya, beberapa daerah yang ada di Idonesia layak untuk digunakan sebagai lahan percontohan, seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya.
Keterangan tersebut terkait peluang ketiga daerah itu dilihat sangat besar untuk bisnis properti, yang kedepan bisa dikembangkan ke daerah lain.
Khusus Bali, lanjut Sukadana, aspek pariwisata adalah salah satu penilaian yang layak dipertimbangkan terkait dengan kawasan percontohan penerapan aturan bisnis properti bagi investor asing.
"Hotel dan sarana jasa pariwisata di kita tentu membutuhkan properti guna menunjang pelayanan pariwisata. Apalagi, Bali sering diagendakan sebagai tempat pertemuan tingkat internasional," katanya.
Di seluruh negara di Asia Tenggara, lanjutnya, sudah ada payung hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di bidang properti.
Sementara di Indonesia masih belum ada payung hukumnya dan baru dalam proses pembentukan di tingkat pusat.
Penjelasan yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Bali, Togar Situmorang, yang menilai daya serap perkembangan arsitektur di Bali sangat tinggi.
Togar Situmorang mengatakan, ada efek domino terkait citra Bali yang sudah terkenal di dunia pariwisata tingkat internasional.
Contoh kecil, Bali menjadi salah satu tempat kongres The International Real Estate Federation (FIABCI) yang digelar 61 negara dan mengambil tempat di kawasan Nusa Dua.
Anggotanya terdiri dari 120 organisasi real estate professional yang mewakili 1,5 juta profesional serta 3.300 praktisi real estate.
"Tentunya, pebisnis internasional mulai dari tingkat pengusaha properti, pemerintah, konsultan, hingga broker kelas dunia yang ahli di bidang properti, melihat Bali sebagai peluang menjanjikan untuk bisnis properti," ucapnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Namun untuk merebut peluang itu perlu penurunan suka bunga beberapa properti jenis vila, hotel, perumahan, hingga kondotel," kata Sukadana di Denpasar, Sabtu.
Dikatakan, salah satu kendala adalah belum ada payung hukum investasi terhadap kepemilikan warga asing yang menanamkan modal di bidang properti.
"Sebagian besar pengusaha asing masih mengatasnamakan orang lokal untuk berinvestasi di dunia properti. Padahal tidak sedikit yang pengelolaannya langsung oleh pihak asing," ucapnya.
Dijelaskan, dengan pengelolaan langsung namun atas nama orang lokal Indonesia, tentu berpengaruh terhadap penghasilan negara, khususnya pajak.
"Jika sudah ada payung hukum yang merangkul masuknya investor asing dalam dunia properti, tentu akan menjadi tambahan devisa bagi negara. Karena banyak ketertarikan dunia properti datang dari asing," ujar Sukadana.
Dijelaskan bahwa di kawasan negara-negara Asia Tenggara sudah semua memiliki payung hukum bisnis properti dan Indonesia masih dalam proses pembentukan.
Menurutnya, beberapa daerah yang ada di Idonesia layak untuk digunakan sebagai lahan percontohan, seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya.
Keterangan tersebut terkait peluang ketiga daerah itu dilihat sangat besar untuk bisnis properti, yang kedepan bisa dikembangkan ke daerah lain.
Khusus Bali, lanjut Sukadana, aspek pariwisata adalah salah satu penilaian yang layak dipertimbangkan terkait dengan kawasan percontohan penerapan aturan bisnis properti bagi investor asing.
"Hotel dan sarana jasa pariwisata di kita tentu membutuhkan properti guna menunjang pelayanan pariwisata. Apalagi, Bali sering diagendakan sebagai tempat pertemuan tingkat internasional," katanya.
Di seluruh negara di Asia Tenggara, lanjutnya, sudah ada payung hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di bidang properti.
Sementara di Indonesia masih belum ada payung hukumnya dan baru dalam proses pembentukan di tingkat pusat.
Penjelasan yang sama juga diutarakan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Bali, Togar Situmorang, yang menilai daya serap perkembangan arsitektur di Bali sangat tinggi.
Togar Situmorang mengatakan, ada efek domino terkait citra Bali yang sudah terkenal di dunia pariwisata tingkat internasional.
Contoh kecil, Bali menjadi salah satu tempat kongres The International Real Estate Federation (FIABCI) yang digelar 61 negara dan mengambil tempat di kawasan Nusa Dua.
Anggotanya terdiri dari 120 organisasi real estate professional yang mewakili 1,5 juta profesional serta 3.300 praktisi real estate.
"Tentunya, pebisnis internasional mulai dari tingkat pengusaha properti, pemerintah, konsultan, hingga broker kelas dunia yang ahli di bidang properti, melihat Bali sebagai peluang menjanjikan untuk bisnis properti," ucapnya.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010