Amlapura (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Pemkab Karangasem agar tidak menyusun program pembangunan yang tumpang tindih dengan program pemerintah provinsi dan pusat, di tengah pendapatan asli daerah setempat sebesar Rp158,1 miliar.
"Semua program, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten adalah program bersama karena rakyat yang menjadi sasaran adalah sama sehingga semua program harus dipertanggungjawabkan bersama tanpa harus mengkotak-kotakkan yang satu dengan yang lain," katanya saat mengadakan kunjungan kerja ke Amlapura, Karangasem, Kamis.
Menurut dia, pada dasarnya tujuan program pemerintah itu hanya dua yakni melindungi dan menyejahterakan rakyat. Apalagi di Karangasem dengan jumlah penduduk 457.204 jiwa dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi 5,6 persen.
"Pemerintah di tingkat bawah harusnya bisa menjabarkan program dari program pemerintah di atasnya. Program yang sudah dianggarkan jangan sampai dianggarkan lagi di kabupaten sehingga uangnya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan jelas," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali itu mencontohkan program beasiswa dan bantuan dana hibah bagi Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) yang sudah dianggarkan oleh Pemprov Bali sebaiknya jangan lagi dianggarkan dari kabupaten, mengingat bantuan yang diberikan dari provinsi sudah cukup.
Untuk 2014, Pemerintah Provinsi Bali sudah mengucurkan bantuan bagi Kabupaten Karangasem dengan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) untuk tujuh gapoktan, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) untuk sembilan desa, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebesar Rp17 miliar, ambulans Rp 1 miliar, bantuan keuangan khusus (BKK) masing-masing desa sebesar Rp100 juta dan masing-masing subak sebesar Rp30 juta.
Sampai akhir 2013, dari 127 desa yang mendapat Gerbangsasu, 40 desa ada di Karangasem. Dengan melihat perkembangan kemajuan selama ini dan dengan manajemen yang benar, Pastika yakin dalam beberapa tahun kemiskinan di Karangasem akan bisa teratasi.
Sementara itu Bupati Karangasem I Wayan Geredeg optimistis daerah yang dipimpinnya mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun tidak sebaik Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Pertumbuhan ekonomi di Karangasem mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu dari 5,2 persen tahun 2007 menjadi 6,3 persen tahun 2013.
Geredeg menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem peringkat sembilan di Bali, akan tetapi reduksi shortfall IPM Kabupaten Karangasem rangking empat di Provinsi Bali, artinya kemampuan Karangasem untuk mengejar ketertinggalan dalam mencapai kondisi ideal masih lebih baik dibanding Denpasar dan Badung.
"Pada 2005, Karangasem adalah salah satu daerah yang memiliki predikat daerah tertinggal dengan PAD hanya Rp23,91 miliar namun dengan keterlibatan berbagai pihak, pada 2010 Karangasem dinyatakan keluar dari predikat tersebut," ujarnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Semua program, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten adalah program bersama karena rakyat yang menjadi sasaran adalah sama sehingga semua program harus dipertanggungjawabkan bersama tanpa harus mengkotak-kotakkan yang satu dengan yang lain," katanya saat mengadakan kunjungan kerja ke Amlapura, Karangasem, Kamis.
Menurut dia, pada dasarnya tujuan program pemerintah itu hanya dua yakni melindungi dan menyejahterakan rakyat. Apalagi di Karangasem dengan jumlah penduduk 457.204 jiwa dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi 5,6 persen.
"Pemerintah di tingkat bawah harusnya bisa menjabarkan program dari program pemerintah di atasnya. Program yang sudah dianggarkan jangan sampai dianggarkan lagi di kabupaten sehingga uangnya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan jelas," ucapnya.
Mantan Kapolda Bali itu mencontohkan program beasiswa dan bantuan dana hibah bagi Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) yang sudah dianggarkan oleh Pemprov Bali sebaiknya jangan lagi dianggarkan dari kabupaten, mengingat bantuan yang diberikan dari provinsi sudah cukup.
Untuk 2014, Pemerintah Provinsi Bali sudah mengucurkan bantuan bagi Kabupaten Karangasem dengan program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) untuk tujuh gapoktan, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) untuk sembilan desa, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) sebesar Rp17 miliar, ambulans Rp 1 miliar, bantuan keuangan khusus (BKK) masing-masing desa sebesar Rp100 juta dan masing-masing subak sebesar Rp30 juta.
Sampai akhir 2013, dari 127 desa yang mendapat Gerbangsasu, 40 desa ada di Karangasem. Dengan melihat perkembangan kemajuan selama ini dan dengan manajemen yang benar, Pastika yakin dalam beberapa tahun kemiskinan di Karangasem akan bisa teratasi.
Sementara itu Bupati Karangasem I Wayan Geredeg optimistis daerah yang dipimpinnya mengalami kemajuan yang signifikan, meskipun tidak sebaik Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
Pertumbuhan ekonomi di Karangasem mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu dari 5,2 persen tahun 2007 menjadi 6,3 persen tahun 2013.
Geredeg menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem peringkat sembilan di Bali, akan tetapi reduksi shortfall IPM Kabupaten Karangasem rangking empat di Provinsi Bali, artinya kemampuan Karangasem untuk mengejar ketertinggalan dalam mencapai kondisi ideal masih lebih baik dibanding Denpasar dan Badung.
"Pada 2005, Karangasem adalah salah satu daerah yang memiliki predikat daerah tertinggal dengan PAD hanya Rp23,91 miliar namun dengan keterlibatan berbagai pihak, pada 2010 Karangasem dinyatakan keluar dari predikat tersebut," ujarnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014