Denpasar (Antara Bali) - Kegiatan silaturahmi secara terbuka atau "simakrama" Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur AAN Puspayoga yang selama ini rutin digelar hari Sabtu pada minggu terakhir setiap bulan, untuk bulan Juni ini ditiadakan.

Hal itu disebabkan "wantilan" atau balai pada DPRD Bali yang dijadikan tempat pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, dalam waktu bersamaan digunakan untuk ritual 'piodalan' di Pura DPRD setempat, kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Putu Suardhika di Denpasar, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan menerima kehadiran dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat itu kembali digelar direncanakan hari Sabtu pada minggu keempat bulan Juli 2010.

"Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat, karena 'simakrama' pada bulan Juni 2010 tidak dapat dilaksanakan," ujar Suardhika.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika, katanya, sebenarnya tetap pada komitmen untuk melaksanakan "simakrama" setiap bulan.

"Simakrama untuk bulan Juni sebenarnya sudah dijadwalkan pada Sabtu (26/6) mendatang, terpaksa dibatalkan terkait dengan kegiatan ritual di pura DPRD Bali," kata Putu Suardhika.

Pembatalan "simakrama" kali ini juga erat kaitannya dengan hitungan kalender Bali, yakni Purnama Sasih Kasa dan Tumpek Krulut, di mana umat Hindu banyak melakukan persembahyangan di tempat suci (pura) maupun tempat suci milik keluarga (merajan).

Dengan dibataalkannya kegiatana silaturahmi bersama warga dari berbagai lapisan, diharapkan tidak mengganggu umat untuk melaksanakan kegiatan ritual.

Kegiatan "simakrama" Gubernur Mangku Pastika dan Wagub AAN Puspayoga digelar secara berkesinambungan setiap bulan sejak pasangan itu mengendalikan Bali, 28 Agustus 2008.

Kegiatan tersebut dinilai sangat berguna dalam menyerap informasi dan pengaduan masyarakat untuk menyempurnakan pelaksanaan pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Berbagai masukan, usulan, protes atau unek-unek yang datang dari berbagai lapisan masyarakat itu oleh Gubernur Pastika beserta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera ditindaklanjuti.

Hal itu dimaksudkan untuk memajukan dan menyempurnakan pembangunan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat di Pulau Dewata, ujar Putu Suardhika.(*)

Pewarta:

Editor : Masuki


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010