Denpasar (Antara Bali) - Komisi IV DPRD Bali melakukan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengevaluasi dana bantuan sosial atau hibah 2013 yang tidak bisa dicairkan.
"Kami memang sengaja melakukan pertemuan ini dengan SKPD untuk mengevalasi bansos/hibah yang dulu tidak sampai cair. Dan ke depannya agar tidak terulang seperti ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta di Denpasar, Senin.
Pada pertemuan tersebut dari SKPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kebudayaan, Biro Keuangan dan Biro Kesra Pemprov Bali.
Oleh karena itu, kata dia, anggota Dewan menanyakan mekanisme dan proses dalam pencairan dana hibah pada anggaran 2013 tak bisa dicairkan.
"Kami berharap SKPD agar memberikan penjelasan dan ke depannya tidak terulang lagi seperti sekarang. Padahal pada bulan Desember 2013 segala persyaratanya sudah dipenuhi. Ini yang kita belum mengerti," katanya.
Parta lebih lanjut meminta kepada SKPD untuk ke depannya dalam melakukan proses proposal lebih cepat, sehingga ketika ada kesalahan segera bisa diperbaiki.
Dengan pertemuan ini, menurut Parta, ingin membangun komunikasi yang lebih intensif dengan SKPD agar responsif dan profesional mengurus pengajuan proposal hibah masyarakat yang difasilitasi anggota Dewan.
"Selama ini SKPD menganggap hibah ini beban tambahan mereka. Padahal sejatinya hal malah membantu mereka makin dekat dengan masyarakat. Dan hibah ini adalah rangsangan serta dukungan atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang," kata politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar.
Ia mengatakan selama ini saat hibah tak cair sesama SKPD saling lempar tanggung jawab bahkan diam berlindung di balik penyataan Gubernur Bali.
"Yang paling penting, mereka tak mengerti dan menyadari program dana hibah mampu merangsang partisipasi rakyat secara besar dalam pembangunan. Di tahun 2013 hampir 10 ribu proposal tak bisa cair. Artinya, ada 10 ribu kelompok di seluruh pelosok yang rencana pembangunannya terhambat," katanya.
Anggota lain, Utami Dwi Suryadi menekankan agar SKPD dalam penanganan proposal bantuan sosial tersebut secara serius dan diperlukan supervisi, sehingga jika ada kesalahan segera bisa diperbaiki.
"Bila perlu SKPD mempunyai staf dibidang supervisi dalam penanganan proposal yang diajukan masyarakat, sehingga bisa memperkecil kesalahan dan segera bisa diperbaiki," katanya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami memang sengaja melakukan pertemuan ini dengan SKPD untuk mengevalasi bansos/hibah yang dulu tidak sampai cair. Dan ke depannya agar tidak terulang seperti ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta di Denpasar, Senin.
Pada pertemuan tersebut dari SKPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas Kebudayaan, Biro Keuangan dan Biro Kesra Pemprov Bali.
Oleh karena itu, kata dia, anggota Dewan menanyakan mekanisme dan proses dalam pencairan dana hibah pada anggaran 2013 tak bisa dicairkan.
"Kami berharap SKPD agar memberikan penjelasan dan ke depannya tidak terulang lagi seperti sekarang. Padahal pada bulan Desember 2013 segala persyaratanya sudah dipenuhi. Ini yang kita belum mengerti," katanya.
Parta lebih lanjut meminta kepada SKPD untuk ke depannya dalam melakukan proses proposal lebih cepat, sehingga ketika ada kesalahan segera bisa diperbaiki.
Dengan pertemuan ini, menurut Parta, ingin membangun komunikasi yang lebih intensif dengan SKPD agar responsif dan profesional mengurus pengajuan proposal hibah masyarakat yang difasilitasi anggota Dewan.
"Selama ini SKPD menganggap hibah ini beban tambahan mereka. Padahal sejatinya hal malah membantu mereka makin dekat dengan masyarakat. Dan hibah ini adalah rangsangan serta dukungan atas partisipasi masyarakat dalam pembangunan di segala bidang," kata politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar.
Ia mengatakan selama ini saat hibah tak cair sesama SKPD saling lempar tanggung jawab bahkan diam berlindung di balik penyataan Gubernur Bali.
"Yang paling penting, mereka tak mengerti dan menyadari program dana hibah mampu merangsang partisipasi rakyat secara besar dalam pembangunan. Di tahun 2013 hampir 10 ribu proposal tak bisa cair. Artinya, ada 10 ribu kelompok di seluruh pelosok yang rencana pembangunannya terhambat," katanya.
Anggota lain, Utami Dwi Suryadi menekankan agar SKPD dalam penanganan proposal bantuan sosial tersebut secara serius dan diperlukan supervisi, sehingga jika ada kesalahan segera bisa diperbaiki.
"Bila perlu SKPD mempunyai staf dibidang supervisi dalam penanganan proposal yang diajukan masyarakat, sehingga bisa memperkecil kesalahan dan segera bisa diperbaiki," katanya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014