Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan jajarannya supaya mampu merumuskan program pembangunan untuk lima tahun ke depan secara terintegrasi berdasarkan skala prioritas dan memperhatikan hasil evaluasi sebelumnya.
"Suksesnya pembangunan tidak terlepas dari akurasi perencanaan. Terhadap substansi program yang masih relevan harus terus dipertahankan," kata Pastika dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun pada pembukaan Musrenbang RPJMD provinsi setempat periode 2013-2018, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia semua aspirasi juga harus diwadahi, namun tetap harus memperhatikan skala prioritas. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Ia menambahkan yang tidak kalah penting perencanaan pembangunan harus mampu menggambarkan implementasi lima pilar pembangunan yang pro terhadap pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, pro pertumbuhan, pro lingkungan dan juga memihak pada budaya.
"Di samping itu, visi misi Bali Mandara jilid II yang merupakan visi misi kepala daerah terpilih harus mampu pula diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Bali dengan tidak melupakan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel," katanya.
Cok Pemayun menguraikan beberapa keberhasilan Bali, untuk 2012 saja pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6,65 persen, tingkat kemiskinan tinggal 3,95 persen (terbaik nomor dua di Indonesia), angka pengangguran terbuka sebesar 2,04 persen (terbaik di tingkat nasional), dan APBD Provinsi Bali sudah Rp4,3 triliun. Pada 2008, APBD Bali hanya sebesar Rp1,4 triliun.
Meskipun demikian, ia tidak menampik masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi perencanaan yang disebabkan karena hambatan teknis, kelemahan manajerial, hingga keterbatasan anggaran.
"Oleh karena tantangan ke depan semakin kompleks, maka dalam perencanaan pembangunan hendaknya mampu memprediksi segala jenis persoalan yang akan terjadi," ujarnya.
Pada musrenbang yang berlangsung satu hari itu dihadiri oleh semua jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Bali, perwakilan DPRD Bali, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, akademisi, LSM dan para pemerhati kebijakan. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Suksesnya pembangunan tidak terlepas dari akurasi perencanaan. Terhadap substansi program yang masih relevan harus terus dipertahankan," kata Pastika dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun pada pembukaan Musrenbang RPJMD provinsi setempat periode 2013-2018, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia semua aspirasi juga harus diwadahi, namun tetap harus memperhatikan skala prioritas. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Ia menambahkan yang tidak kalah penting perencanaan pembangunan harus mampu menggambarkan implementasi lima pilar pembangunan yang pro terhadap pengentasan kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, pro pertumbuhan, pro lingkungan dan juga memihak pada budaya.
"Di samping itu, visi misi Bali Mandara jilid II yang merupakan visi misi kepala daerah terpilih harus mampu pula diterjemahkan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Bali dengan tidak melupakan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel," katanya.
Cok Pemayun menguraikan beberapa keberhasilan Bali, untuk 2012 saja pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6,65 persen, tingkat kemiskinan tinggal 3,95 persen (terbaik nomor dua di Indonesia), angka pengangguran terbuka sebesar 2,04 persen (terbaik di tingkat nasional), dan APBD Provinsi Bali sudah Rp4,3 triliun. Pada 2008, APBD Bali hanya sebesar Rp1,4 triliun.
Meskipun demikian, ia tidak menampik masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi perencanaan yang disebabkan karena hambatan teknis, kelemahan manajerial, hingga keterbatasan anggaran.
"Oleh karena tantangan ke depan semakin kompleks, maka dalam perencanaan pembangunan hendaknya mampu memprediksi segala jenis persoalan yang akan terjadi," ujarnya.
Pada musrenbang yang berlangsung satu hari itu dihadiri oleh semua jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Bali, perwakilan DPRD Bali, perwakilan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, akademisi, LSM dan para pemerhati kebijakan. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013