Denpasar (Antara Bali) - Ketua Bali Corruption Watch Putu Wirata Dwikora menengarai wacana pemindahan ibu kota Provinsi Bali dari Denpasar ke Kubu, Kabupaten Karangasem, sebagai bentuk pengalihan isu atas rencana reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung.
"Saya mencurigai wacana itu hanya sebagai upaya mencari simpati warga Karangasem dan mengalihkan isu karena masyarakat Bali saat ini sedang menyoroti soal reklamasi," katanya di Denpasar, Selasa.
Sebelumnya anggota DPR dari Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih atau akrab dipanggil Demer di sela-sela kunjungannya ke Amlapura, Kabupaten Karangasem, pada Senin (22/7) melontarkan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Bali dengan dasar pertimbangan untuk pemerataan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
"Kalau benar-benar bersimpati kepada masyarakat Karangasem, ia lebih cocok mendukung dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh agar bandara baru yang diwacanakan di Sumberkima atau Kubutambahan, Buleleng, dibawa ke Kubu," ujarnya.
Menurut dia, membangun bandara baru itu lebih masuk akal dibandingkan memindahkan ibu kota provinsi. Memang secara yuridis bandara baru tersebut sudah muncul dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan disebutkan lokasinya di Kabupaten Buleleng.
"Kalau serius memperjuangkan pemerataan dan kesejahteraan warga miskin di sekitar Kubu, mestinya Demer dari dulu mendukung perjuangan untuk membangun bandara internasional baru itu di sekitar perbatasan Buleleng dengan Karangasem, yakni di Kecamatan Tejakula, seperti diperjuangkan Tim Pemerhati Bandara Baru Provinsi Bali," ucapnya.
Wirata yang juga Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat itu berpandangan, lebih bagus lagi kalau Pak Demer memperjuangkannya agar dibangun di Kecamatan Kubu.
"Jangan sampai, isu dilontarkan sekadar untuk isu, ataupun pengalihan dan menenggelamkan wacana yang menjadi sorotan masyarakat yakni soal reklamasi Teluk Benoa," ujarnya.
Wirata pun mempertanyakan pernyataan Bupati Karangasem Wayan Geredeg yang tiba-tiba menyatakan akan berjuang ke Jakarta agar bandara baru dibangun di Karangasem. Padahal, ketika berbagai elemen masyarakat Bali mengusulkan kajian sementara agar lokasi pembangunan bandara di perbatasan Karangasem-Buleleng, Geredeg sama sekali tidak bicara.
"Kalau sekarang tiba-tiba ada Pak Demer yang mewacanakan ibu kota dibawa ke Kubu, juga Wayan Geredeg yang mengaku memperjuangkan bandara baru dibangun di Karangasem, apakah ini bukan pengalihan isu untuk melawan isu reklamasi Teluk Benoa," katanya.
Wirata yang juga Sekretaris Tim Pemerhati Bandara Baru di Buleleng tersebut meminta tokoh seperti Demer dan Wayan Geredeg, tidak sekadar melempar isu yang bisa memancing masyarakat untuk menanggapinya.
"Kalau tak serius memperjuangkannya, baik soal pemindahan ibukota provinsi ke Kubu atau membawa bandara baru ke Karangasem, sebaiknya tak usah mengatakannya. Tetapi, kalau memang serius, tunjukkan kerja-kerja kongkretnya, apa yang akan dilakukan dengan usulan itu," ucap Wirata. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Saya mencurigai wacana itu hanya sebagai upaya mencari simpati warga Karangasem dan mengalihkan isu karena masyarakat Bali saat ini sedang menyoroti soal reklamasi," katanya di Denpasar, Selasa.
Sebelumnya anggota DPR dari Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih atau akrab dipanggil Demer di sela-sela kunjungannya ke Amlapura, Kabupaten Karangasem, pada Senin (22/7) melontarkan wacana pemindahan ibu kota Provinsi Bali dengan dasar pertimbangan untuk pemerataan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
"Kalau benar-benar bersimpati kepada masyarakat Karangasem, ia lebih cocok mendukung dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh agar bandara baru yang diwacanakan di Sumberkima atau Kubutambahan, Buleleng, dibawa ke Kubu," ujarnya.
Menurut dia, membangun bandara baru itu lebih masuk akal dibandingkan memindahkan ibu kota provinsi. Memang secara yuridis bandara baru tersebut sudah muncul dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan disebutkan lokasinya di Kabupaten Buleleng.
"Kalau serius memperjuangkan pemerataan dan kesejahteraan warga miskin di sekitar Kubu, mestinya Demer dari dulu mendukung perjuangan untuk membangun bandara internasional baru itu di sekitar perbatasan Buleleng dengan Karangasem, yakni di Kecamatan Tejakula, seperti diperjuangkan Tim Pemerhati Bandara Baru Provinsi Bali," ucapnya.
Wirata yang juga Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat itu berpandangan, lebih bagus lagi kalau Pak Demer memperjuangkannya agar dibangun di Kecamatan Kubu.
"Jangan sampai, isu dilontarkan sekadar untuk isu, ataupun pengalihan dan menenggelamkan wacana yang menjadi sorotan masyarakat yakni soal reklamasi Teluk Benoa," ujarnya.
Wirata pun mempertanyakan pernyataan Bupati Karangasem Wayan Geredeg yang tiba-tiba menyatakan akan berjuang ke Jakarta agar bandara baru dibangun di Karangasem. Padahal, ketika berbagai elemen masyarakat Bali mengusulkan kajian sementara agar lokasi pembangunan bandara di perbatasan Karangasem-Buleleng, Geredeg sama sekali tidak bicara.
"Kalau sekarang tiba-tiba ada Pak Demer yang mewacanakan ibu kota dibawa ke Kubu, juga Wayan Geredeg yang mengaku memperjuangkan bandara baru dibangun di Karangasem, apakah ini bukan pengalihan isu untuk melawan isu reklamasi Teluk Benoa," katanya.
Wirata yang juga Sekretaris Tim Pemerhati Bandara Baru di Buleleng tersebut meminta tokoh seperti Demer dan Wayan Geredeg, tidak sekadar melempar isu yang bisa memancing masyarakat untuk menanggapinya.
"Kalau tak serius memperjuangkannya, baik soal pemindahan ibukota provinsi ke Kubu atau membawa bandara baru ke Karangasem, sebaiknya tak usah mengatakannya. Tetapi, kalau memang serius, tunjukkan kerja-kerja kongkretnya, apa yang akan dilakukan dengan usulan itu," ucap Wirata. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013