Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pencapaian prestisius Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sulit ditandingi negara lain.
"Saya kira itu satu prestasi dan kalau ada yang mau ini menyaingi, ya, nanti kita lihat 50 tahun lagi, apakah kita akan jadi Sekjen PBB atau tidak. Karena hari ini yang kita rayakan adalah di bawah nomor dua, di bawah (posisi, .red) Sekretaris Jenderal PBB," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Indonesia secara resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode tahun 2026.
Adapun Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss.
Indonesia akan memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM (Februari, Juni, dan September 2026) serta mengawasi mekanisme Tinjauan Berkala Universal alias Universal Periodic Review (UPR) untuk meninjau catatan HAM negara-negara anggota PBB.
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2026