Surabaya (Antara Bali) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Andi Rahmat mengatakan pihaknya biasa dan tidak masalah dicap "nakal" dalam partai politik koalisi dengan pemerintah karena mengambil posisi sebagai relasi kritis.
"PKS dalam posisi di koalisi mengambil sikap relasi kritis. Sehingga kami tidak bisa selamanya menuruti apa yang menjadi kebijakan, tanpa adanya sikap kritis," ujarnya kepada wartawan di Surabaya menanggapi banyaknya desakan agar PKS dievaluasi dari partai koalisi atas sikapnya menolak kebijakan kenaikan BBM, Senin.
Andi Rahmat menceritakan pada 2005, partainya pernah mengusulkan hak angket atas kasus beras, meski akhirnya kalah pada pemilihan suara terbanyak.
Namun, di tahun yang sama, pihaknya setuju terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Begitu juga pada 2007, juga tentang kenaikan BBM.
"Bahkan, kami ikut berperan aktif dan membantu sosialisasi kenaikan harga BBM. Kami melihatnya saat itu karena memang dibutuhkan dan sangat penting," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut. (*/WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"PKS dalam posisi di koalisi mengambil sikap relasi kritis. Sehingga kami tidak bisa selamanya menuruti apa yang menjadi kebijakan, tanpa adanya sikap kritis," ujarnya kepada wartawan di Surabaya menanggapi banyaknya desakan agar PKS dievaluasi dari partai koalisi atas sikapnya menolak kebijakan kenaikan BBM, Senin.
Andi Rahmat menceritakan pada 2005, partainya pernah mengusulkan hak angket atas kasus beras, meski akhirnya kalah pada pemilihan suara terbanyak.
Namun, di tahun yang sama, pihaknya setuju terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Begitu juga pada 2007, juga tentang kenaikan BBM.
"Bahkan, kami ikut berperan aktif dan membantu sosialisasi kenaikan harga BBM. Kami melihatnya saat itu karena memang dibutuhkan dan sangat penting," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut. (*/WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013