“Selain di bantu Pemerintah Pusat, kami akan upayakan masyarakat rumahnya layak huni, lewat APBD, CSR, semuanya,” kata Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga di Tabanan, Bali, Selasa.
Ia menekankan pentingnya partisipasi pihak swasta atau badan usaha untuk ikut membantu pemerintah mendukung pengentasan kemiskinan dan mendorong rumah layak huni.
Pasalnya, kapasitas anggaran pemerintah daerah juga terbatas untuk membiayai sejumlah program prioritas lainnya salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dirga mengungkapkan pihaknya telah membantu renovasi rumah tidak layak huni total 170 unit dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Rinciannya, lanjut dia, sebanyak 31 unit rumah yang dibantu melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan itu, kata dia, melengkapi bantuan dari Pemkab Tabanan kepada sebanyak 139 kepala keluarga (KK) untuk mendapatkan bantuan rumah yang layak huni yang dilaksanakan dalam lima tahun terakhir.
Ia kemudian menyerahkan data rumah tidak layak huni tersebut kepada pemerintah pusat melalui Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati di sela penyerahan kunci rumah subsidi di Sanggulan, Tabanan.
“Tahun akan datang kami harapkan program FLPP dan BSPS bisa meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, Kementerian PKP menargetkan 45 ribu unit rumah tidak layak huni direnovasi dengan anggaran per unit sebesar Rp20 juta atau sekitar Rp1 triliun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Tahun depan (2026) naik luar biasa menjadi 400 ribu unit,” ucapnya.
Sedangkan untuk anggaran 2026, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak Rp8,9 triliun khusus untuk program BSPS dengan target bedah rumah tidak layak huni sebanyak 400 ribu unit.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2025