Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan, serta kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin.
Presiden kembali mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN-APBD secara baik.
Baca juga: Presiden: Satu juta UMKM masuk e-katalog LKPP harus selesai tahun ini
Dalam kesempatan yang dihadiri seluruh kepala daerah, Presiden menekankan Indonesia tengah menghadapi dunia yang penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, serta perubahan iklim.
Pertumbuhan ekonomi global juga melambat yang tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan.
"Ini patut kita syukuri ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi (Indonesia) tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga," kata Presiden.
Kepala Negara juga mengapresiasi terjaganya inflasi di setiap daerah karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi secara rutin dengan para kepala daerah.
Presiden menambahkan stabilitas politik di Indonesia terlihat dari pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan baik.
"Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat dan taktis," tambah Presiden.
Baca juga: Presiden : Anggaran pendidikan pada 2020 Rp508 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan, serta kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Senin.
Presiden kembali mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN-APBD secara baik.
Baca juga: Presiden: Satu juta UMKM masuk e-katalog LKPP harus selesai tahun ini
Dalam kesempatan yang dihadiri seluruh kepala daerah, Presiden menekankan Indonesia tengah menghadapi dunia yang penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, serta perubahan iklim.
Pertumbuhan ekonomi global juga melambat yang tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan.
"Ini patut kita syukuri ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi (Indonesia) tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga," kata Presiden.
Kepala Negara juga mengapresiasi terjaganya inflasi di setiap daerah karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi secara rutin dengan para kepala daerah.
Presiden menambahkan stabilitas politik di Indonesia terlihat dari pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan baik.
"Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat dan taktis," tambah Presiden.
Baca juga: Presiden : Anggaran pendidikan pada 2020 Rp508 triliun
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024