Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Bali tidak berhasil mencapai target 100 persen realisasi pembangunan fisik dan penyerapan dana APBD tahun 2012.
"Capaian realisasi fisik pada 2012 secara keseluruhan hanya 88,94 persen, sedangkan realisasi penyerapan dana hanya 78,21 persen," kata Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Bali Gede Suarjana saat menyampaikan pemaparan pada Raker Evaluasi Program Triwulan IV di Denpasar, Rabu.
Ke-17 SKPD yang capaiannya belum mencapai 100 persen adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Peternakan, Biro Aset, Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Dinas Kehutanan, Disdikpora, Dinas Kebudayaan, Biro Kesra, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Biro Umum dan Protokol, Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah, dan Kesbanglinmas.
"Dinas PU yang terbanyak tidak berhasil mencapai realiasasi yakni sejumlah 34 kegiatan, disusul Dinsos (30 kegiatan), Dinkes (24), Bappeda (17), Disnak (15), Biro Aset (14). Sementara sisanya berkisar dari sembilan hingga satu kegiatan yang belum terealisasi," ujarnya.
Menurut dia, penyebab tidak tercapainya beberapa kegiatan tersebut karena berbagai faktor, di antaranya karena gagal dalam proses tender, efisiensi karena sudah dibiayai melalui APBN, dan perlu pengkajian lebih lanjut karena belum ada dasar hukum. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Capaian realisasi fisik pada 2012 secara keseluruhan hanya 88,94 persen, sedangkan realisasi penyerapan dana hanya 78,21 persen," kata Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Bali Gede Suarjana saat menyampaikan pemaparan pada Raker Evaluasi Program Triwulan IV di Denpasar, Rabu.
Ke-17 SKPD yang capaiannya belum mencapai 100 persen adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Peternakan, Biro Aset, Rumah Sakit Jiwa Provinsi, Dinas Kehutanan, Disdikpora, Dinas Kebudayaan, Biro Kesra, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Biro Umum dan Protokol, Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah, dan Kesbanglinmas.
"Dinas PU yang terbanyak tidak berhasil mencapai realiasasi yakni sejumlah 34 kegiatan, disusul Dinsos (30 kegiatan), Dinkes (24), Bappeda (17), Disnak (15), Biro Aset (14). Sementara sisanya berkisar dari sembilan hingga satu kegiatan yang belum terealisasi," ujarnya.
Menurut dia, penyebab tidak tercapainya beberapa kegiatan tersebut karena berbagai faktor, di antaranya karena gagal dalam proses tender, efisiensi karena sudah dibiayai melalui APBN, dan perlu pengkajian lebih lanjut karena belum ada dasar hukum. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013