Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali memperjuangkan pemberian dana kompensasi itik yang mati akibat wabah flu burung dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami sudah menanyakan ke pusat, ternyata masih proses. Dirjen Peternakan dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan ke Kementerian Keuangan soal dana kompensasi itu," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Putu Sumantra di Denpasar, Senin.
Dari hasil pembicaraan dengan Kementerian Keuangan tersebut untuk sementara sudah disetujui dengan proses revisi kegiatan di Dirjen Peternakan.
"Yang jelas kompensasi sudah dirancang di Dirjen Peternakan, kita tinggal melapor sekarang. Gubernur Bali juga sudah merespons dengan meminta mencarikan cara agar ada dana penggantian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Pihaknya mencoba untuk memasukkan di anggaran perubahan beberapa aspek yang bisa menangani dana kompensasi, mengingat sudah tidak mungkin lagi diambilkan dari APBD induk.
"Di sisi lain, kami terus berkoordinasi dengan pusat agar dana kompensasi bisa terealisasi termasuk kemungkinan menggunakan dana talangan. Ini yang masih dikaji, yang penting jangan sampai menyalahi undang-undang," ujarnya. (LHS/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami sudah menanyakan ke pusat, ternyata masih proses. Dirjen Peternakan dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan ke Kementerian Keuangan soal dana kompensasi itu," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali Putu Sumantra di Denpasar, Senin.
Dari hasil pembicaraan dengan Kementerian Keuangan tersebut untuk sementara sudah disetujui dengan proses revisi kegiatan di Dirjen Peternakan.
"Yang jelas kompensasi sudah dirancang di Dirjen Peternakan, kita tinggal melapor sekarang. Gubernur Bali juga sudah merespons dengan meminta mencarikan cara agar ada dana penggantian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Pihaknya mencoba untuk memasukkan di anggaran perubahan beberapa aspek yang bisa menangani dana kompensasi, mengingat sudah tidak mungkin lagi diambilkan dari APBD induk.
"Di sisi lain, kami terus berkoordinasi dengan pusat agar dana kompensasi bisa terealisasi termasuk kemungkinan menggunakan dana talangan. Ini yang masih dikaji, yang penting jangan sampai menyalahi undang-undang," ujarnya. (LHS/IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013