PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali menjajaki kerja sama percepatan kendaraan listrik guna mewujudkan transisi energi dengan Pemerintah Australia Barat dalam rangka Indonesia Connect Roadshow 2023.
General Manager PT PLN (Persero) UID Bali I Wayan Udayana dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Sabtu mengatakan dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah Australia Barat dirinya memaparkan potensi pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Bali yang mana memperoleh dukungan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Ekosistem kendaraan listrik di Bali memperoleh dukungan yang positif dari pemerintah provinsi melalui regulasi yang diterbitkan, serta dari masyarakat yang memang memiliki local wisdom untuk menjaga keseimbangan alam,” kata Udayana.
Ia menekankan dengan adanya dukungan pemerintah Bali yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki rencana aksi regional, sehingga mampu mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik.
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang merespon Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali nomor 48 tahun 2019 dan Rencana Aksi Regional e-Mobilitas Bali 2022-2026,” katanya.
Ia menambahkan PLN mendukung penuh percepatan ekosistem kendaraan listrik dengan menyediakan pasokan listrik yang cukup, membangun infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik, mengintegrasikan melalui aplikasi dan memberikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik.
“PLN juga telah melakukan proyeksi terhadap kebutuhan SPLU (stasiun pengisian listrik umum), SPBKLU (stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum) dan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) hingga tahun 2026 untuk menyambut kesiapan kebijakan insentif dari pemerintah terhadap populasi kendaraan listrik,” ungkap Udayana.
Menurut paparan Udayana, PLN telah menghadirkan 57 unit SPKLU yang terdiri dari tipe ultra fast charging (UFC), fast charging (FC), medium charger (MC), dan slow charger (SC) tersebar di 26 lokasi di Bali.
“Selama ini PLN membangun SPKLU, SPBKLU, serta SPLU secara mandiri, namun kini sudah terbuka peluang untuk berkolaborasi dan bekerja sama demi meningkatkan jumlah dan penyebaran infrastruktur kendaraan listrik,” katanya.
Udayana berharap melalui penjelasan dan pertemuan yang diinisiasi Pemerintah Australia Barat ini nantinya mampu memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak serta dapat mendukung upaya PLN dan seluruh pihak mewujudkan percepatan ekosistem kendaraan listrik di Bali.
Sementara itu, perwakilan pemerintah Australia Barat, Executive Director, Invest and Trade Western Australia Daisy Pope menyampaikan maksud kunjungannya yakni membawa misi utama yang salah satunya berkaitan dengan transisi energi khususnya pada pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia termasuk di Bali.
“Kami berterima kasih atas kesempatan ini yakni untuk mempelajari lebih lanjut terkait transisi energi dan dekarbonisasi demi mewujudkan masa depan bebas karbon,” kata Pope.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
General Manager PT PLN (Persero) UID Bali I Wayan Udayana dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Sabtu mengatakan dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah Australia Barat dirinya memaparkan potensi pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Bali yang mana memperoleh dukungan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Ekosistem kendaraan listrik di Bali memperoleh dukungan yang positif dari pemerintah provinsi melalui regulasi yang diterbitkan, serta dari masyarakat yang memang memiliki local wisdom untuk menjaga keseimbangan alam,” kata Udayana.
Ia menekankan dengan adanya dukungan pemerintah Bali yang menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki rencana aksi regional, sehingga mampu mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik.
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang merespon Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 melalui Peraturan Gubernur Bali nomor 48 tahun 2019 dan Rencana Aksi Regional e-Mobilitas Bali 2022-2026,” katanya.
Ia menambahkan PLN mendukung penuh percepatan ekosistem kendaraan listrik dengan menyediakan pasokan listrik yang cukup, membangun infrastruktur pengisian ulang kendaraan listrik, mengintegrasikan melalui aplikasi dan memberikan insentif bagi pengguna kendaraan listrik.
“PLN juga telah melakukan proyeksi terhadap kebutuhan SPLU (stasiun pengisian listrik umum), SPBKLU (stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum) dan SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum) hingga tahun 2026 untuk menyambut kesiapan kebijakan insentif dari pemerintah terhadap populasi kendaraan listrik,” ungkap Udayana.
Menurut paparan Udayana, PLN telah menghadirkan 57 unit SPKLU yang terdiri dari tipe ultra fast charging (UFC), fast charging (FC), medium charger (MC), dan slow charger (SC) tersebar di 26 lokasi di Bali.
“Selama ini PLN membangun SPKLU, SPBKLU, serta SPLU secara mandiri, namun kini sudah terbuka peluang untuk berkolaborasi dan bekerja sama demi meningkatkan jumlah dan penyebaran infrastruktur kendaraan listrik,” katanya.
Udayana berharap melalui penjelasan dan pertemuan yang diinisiasi Pemerintah Australia Barat ini nantinya mampu memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak serta dapat mendukung upaya PLN dan seluruh pihak mewujudkan percepatan ekosistem kendaraan listrik di Bali.
Sementara itu, perwakilan pemerintah Australia Barat, Executive Director, Invest and Trade Western Australia Daisy Pope menyampaikan maksud kunjungannya yakni membawa misi utama yang salah satunya berkaitan dengan transisi energi khususnya pada pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia termasuk di Bali.
“Kami berterima kasih atas kesempatan ini yakni untuk mempelajari lebih lanjut terkait transisi energi dan dekarbonisasi demi mewujudkan masa depan bebas karbon,” kata Pope.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023