Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyikapi keluhan masyarakat terutama terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama kuota solar yang sudah habis di tahun ini.
Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Denpasar, Bali, Kamis mengatakan berdasarkan hasil sidak dan dialog dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait letak persoalan kelangkaan BBM, pihaknya meminta BPH Migas untuk mengalihkan kuota BBM terutama solar yang masih ada di Provinsi lain untuk dialihkan ke Provinsi Bali yang beberapa hari menyebabkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat terutama para pelaku bisnis.
Hal tersebut, kata dia, penting dan mendesak setelah melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Kota Denpasar terkait kelangkaan BBM khususnya BBM jenis Solar bersubsidi akhir-akhir ini mengalami kelangkaan, hingga mengakibatkan penumpukan antrian kendaraan dan kemacetan di jalan raya.
"Kami meminta juga agar lebih memperlancar distribusi solar dan juga jenis BBM lainnya agar ketersediaannya di SPBU tidak terlalu lama kosong. Selain itu, dengan kondisi normalisasi dalam beberapa hari ke depan, perlu dikoordinasikan soal penguraian kemacetan akibat antrian pengisian BBM dengan pihak Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian," kata dia.
Sri Widhiyanti juga berharap aparat kepolisian ikut mengawasi dan mengantisipasi adanya pembelian solar dan BBM bersubsidi lainnya, sehingga tepat sasaran dan tidak dijadikan lahan bagi oknum tertentu yang menggunakan kesempatan ini melakukan penimbunan BBM.
Baca juga: Antrean Panjang Kendaraan Terjadi Di SPBU Denpasar
"Kepada masyarakat juga diharapkan tidak panik dan melakukan panic buying yang akan mempengaruhi proses normalisasi yang sedang dilakukan," kata dia.
Berdasarkan pantauan Ombudsman Provinsi Bali di sejumlah SPBU, ditemukan fakta bahwa mayoritas petugas mengatakan bahwa Solar dan Pertalite mengalami kelangkaan, khususnya kuota Solar untuk tahun 2022 per SPBU telah habis, sedangkan Pertamax turbo dan Dextlite masih aman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti di Denpasar, Bali, Kamis mengatakan berdasarkan hasil sidak dan dialog dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait letak persoalan kelangkaan BBM, pihaknya meminta BPH Migas untuk mengalihkan kuota BBM terutama solar yang masih ada di Provinsi lain untuk dialihkan ke Provinsi Bali yang beberapa hari menyebabkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat terutama para pelaku bisnis.
Hal tersebut, kata dia, penting dan mendesak setelah melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Kota Denpasar terkait kelangkaan BBM khususnya BBM jenis Solar bersubsidi akhir-akhir ini mengalami kelangkaan, hingga mengakibatkan penumpukan antrian kendaraan dan kemacetan di jalan raya.
"Kami meminta juga agar lebih memperlancar distribusi solar dan juga jenis BBM lainnya agar ketersediaannya di SPBU tidak terlalu lama kosong. Selain itu, dengan kondisi normalisasi dalam beberapa hari ke depan, perlu dikoordinasikan soal penguraian kemacetan akibat antrian pengisian BBM dengan pihak Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian," kata dia.
Sri Widhiyanti juga berharap aparat kepolisian ikut mengawasi dan mengantisipasi adanya pembelian solar dan BBM bersubsidi lainnya, sehingga tepat sasaran dan tidak dijadikan lahan bagi oknum tertentu yang menggunakan kesempatan ini melakukan penimbunan BBM.
Baca juga: Antrean Panjang Kendaraan Terjadi Di SPBU Denpasar
"Kepada masyarakat juga diharapkan tidak panik dan melakukan panic buying yang akan mempengaruhi proses normalisasi yang sedang dilakukan," kata dia.
Berdasarkan pantauan Ombudsman Provinsi Bali di sejumlah SPBU, ditemukan fakta bahwa mayoritas petugas mengatakan bahwa Solar dan Pertalite mengalami kelangkaan, khususnya kuota Solar untuk tahun 2022 per SPBU telah habis, sedangkan Pertamax turbo dan Dextlite masih aman.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022