Pertemuan Ke-2 Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan (JFHMM) G20 di Bali, Sabtu, membahas rencana memperkuat Satuan Tugas Gabungan Kesehatan dan Keuangan (JFHTF) G20, khususnya dari sisi kelembagaan, tugas dan fungsi, serta target-target pada 2023.
JFHTF G20 merupakan satuan kerja yang dibentuk pada masa Presidensi G20 Italia untuk merancang mekanisme pembiayaan penanganan pandemi, yang pada masa kepemimpinan/presidensi Indonesia tahun ini disebut dengan dana pandemi (pandemic fund).
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat membuka acara menyampaikan penguatan terhadap lembaga itu penting karena G20 perlu menyusun strategi jangka menengah dan panjang agar dapat lebih baik menangani pandemi.
"Kami (dalam pertemuan ini) akan membahas bagaimana memperkuat koordinasi antara sektor keuangan dan kesehatan, termasuk peluang memperluas cakupan kerja Satgas Keuangan dan Kesehatan menjadi lebih panjang (multiyears), dan target-target apa saja yang perlu dicapai pada tahun 2023," kata Sri Mulyani yang memimpin Pertemuan Ke-2 JFHMM bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Sri Mulyani menyampaikan hasil pembahasan itu nantinya menjadi masukan bagi India yang pada tahun 2023 bakal menjadi ketua/presidensi G20.
Baca juga: Menkes: Kerugian keuangan akibat pandemi dorong G20 bergeser pada isu kesehatan
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Keuangan RI menyampaikan menteri keuangan dan menteri kesehatan G20 turut membahas operasionalisasi atau tata kelola dana pandemi yang telah mendapat dukungan dari seluruh anggota pada pertemuan sebelumnya.
"Saya yakin kita semua akan bersama-sama menyepakati dan mengadopsi empat dokumen yang telah disusun oleh Dewan Pengatur (Governing Board) Dana Pandemi, yang menjadi rujukan operasionalisasinya nanti," kata Sri Mulyani saat membuka pertemuan.
Empat dokumen yang telah disusun oleh Governing Board Dana Pandemi, yaitu kerangka tata kelola dana (governance framework), petunjuk operasionalisasi dana (operation manual), template untuk membuat perjanjian kontribusi dana, dan template perjanjian prosedur keuangan.
"Kita akan mendengar arahan tingkat tinggi untuk tata kelola dana pandemi yang saat ini terus berlanjut termasuk apa saja prioritasnya, yang disebut proposal pendanaan," kata Sri Mulyani.
Pertemuan Ke-2 Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 merupakan rangkaian terakhir G20 Finance Track di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia.
Dalam pertemuan itu, beberapa pejabat asing yang hadir secara langsung di Bali, di antaranya Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Aljadaan, Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, Wakil Menteri China Dongwei Wan, dan Wakil Direktur Jenderal Komisi Eropa Elena Flores.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pertemuan Ke-2 Menkeu dan Menkes G20 bahas penguatan JFHTF
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
JFHTF G20 merupakan satuan kerja yang dibentuk pada masa Presidensi G20 Italia untuk merancang mekanisme pembiayaan penanganan pandemi, yang pada masa kepemimpinan/presidensi Indonesia tahun ini disebut dengan dana pandemi (pandemic fund).
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat membuka acara menyampaikan penguatan terhadap lembaga itu penting karena G20 perlu menyusun strategi jangka menengah dan panjang agar dapat lebih baik menangani pandemi.
"Kami (dalam pertemuan ini) akan membahas bagaimana memperkuat koordinasi antara sektor keuangan dan kesehatan, termasuk peluang memperluas cakupan kerja Satgas Keuangan dan Kesehatan menjadi lebih panjang (multiyears), dan target-target apa saja yang perlu dicapai pada tahun 2023," kata Sri Mulyani yang memimpin Pertemuan Ke-2 JFHMM bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Sri Mulyani menyampaikan hasil pembahasan itu nantinya menjadi masukan bagi India yang pada tahun 2023 bakal menjadi ketua/presidensi G20.
Baca juga: Menkes: Kerugian keuangan akibat pandemi dorong G20 bergeser pada isu kesehatan
Dalam pertemuan yang sama, Menteri Keuangan RI menyampaikan menteri keuangan dan menteri kesehatan G20 turut membahas operasionalisasi atau tata kelola dana pandemi yang telah mendapat dukungan dari seluruh anggota pada pertemuan sebelumnya.
"Saya yakin kita semua akan bersama-sama menyepakati dan mengadopsi empat dokumen yang telah disusun oleh Dewan Pengatur (Governing Board) Dana Pandemi, yang menjadi rujukan operasionalisasinya nanti," kata Sri Mulyani saat membuka pertemuan.
Empat dokumen yang telah disusun oleh Governing Board Dana Pandemi, yaitu kerangka tata kelola dana (governance framework), petunjuk operasionalisasi dana (operation manual), template untuk membuat perjanjian kontribusi dana, dan template perjanjian prosedur keuangan.
"Kita akan mendengar arahan tingkat tinggi untuk tata kelola dana pandemi yang saat ini terus berlanjut termasuk apa saja prioritasnya, yang disebut proposal pendanaan," kata Sri Mulyani.
Pertemuan Ke-2 Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 merupakan rangkaian terakhir G20 Finance Track di bawah presidensi/kepemimpinan Indonesia.
Dalam pertemuan itu, beberapa pejabat asing yang hadir secara langsung di Bali, di antaranya Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov, Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Aljadaan, Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, Wakil Menteri China Dongwei Wan, dan Wakil Direktur Jenderal Komisi Eropa Elena Flores.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pertemuan Ke-2 Menkeu dan Menkes G20 bahas penguatan JFHTF
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022