Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng, Bali, mendorong desa di wilayah itu untuk berperan dalam mengendalikan inflasi yang semakin melonjak saat ini.
"Pemerintah (pusat) melalui Menteri Keuangan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 128/PMK.07/2022 tentang Pengalihan 8 persen dana penanganan COVID-19 menjadi dana penanganan inflasi di desa sampai akhir tahun ini," kata Kepala DPMD Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena, di Singaraja, Buleleng, Kamis.
Ia mengingatkan, anggaran pengalihan 8 persen penanganan COVID-19 dari dana desa itu bisa dialihkan, asalkan kasus COVID-19 di masing-masing desa sudah dalam kategori hijau.
"Jika keadaan di desa terkait COVID-19 sudah membaik dan kiranya dana itu masih tersisa. Maka, bisa dialihkan sebagai tambahan untuk dana pengendalian inflasi sesuai juknis dari PMK terkait," jelasnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, pemanfaatan dana desa akan melalui musyawarah desa (Musdes) khusus yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa (Pemdes), BPD, tokoh masyarakat, perempuan, golongan masyarakat kurang mampu dan anggota kelompok marginal lainnya.
Baca juga: Pemkab Tabanan adakan pasar rakyat untuk kendalikan inflasi
Pada Musdes khusus itu akan dibahas terkait dana inflasi termasuk peralihan dana COVID-19 yang nantinya bisa disepakati pada perubahan APBDes dan merencanakan penajaman terkait pengendalian inflasi.
"Secara mekanisme itu akan dituangkan melalui APBDesnya melalui Musdes khusus tersebut. Musdes ini khusus merencanakan perubahan APBDes dalam rangka pengendalian inflasi," katanya.
Terkait upaya desa dalam pengendalian inflasi, pihaknya menekankan kepada aparat desa untuk selalu berkoordinasi dengan TPID Kabupaten Buleleng dan menindaklanjuti instruksi untuk menanam pangan seperti cabe di masing-masing desa dengan luas 10 are yang mana cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi saat ini.
"Kami akan dorong untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing desa, seperti menanam cabe, menjaga kestabilan pangan ternak sembari menunggu hasil Musdes khusus untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menekan laju inflasi," katanya.
Baca juga: BI Bali bagikan 77.000 bibit cabai untuk pengendalian inflasi
Bahkan, pihaknya tidak menampik bahwa pihak desa sudah mempunyai terobosan dengan dana desa sebelumnya dalam program ketahanan pangan dan terus bergerak menekan laju inflasi. Namun untuk sekarang ini hanya lebih dilakukan penajaman program saja.
Untuk itu, dengan terbitnya PMK ini pihaknya mengajak seluruh Perbekel di Kabupaten Buleleng untuk mengikuti arahan sesuai peraturan yang ada terkait memaksimalkan pengalihan dana tersebut, sehingga inflasi bisa terkendali khususnya di desanya masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Pemerintah (pusat) melalui Menteri Keuangan RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 128/PMK.07/2022 tentang Pengalihan 8 persen dana penanganan COVID-19 menjadi dana penanganan inflasi di desa sampai akhir tahun ini," kata Kepala DPMD Buleleng, Nyoman Agus Jaya Sumpena, di Singaraja, Buleleng, Kamis.
Ia mengingatkan, anggaran pengalihan 8 persen penanganan COVID-19 dari dana desa itu bisa dialihkan, asalkan kasus COVID-19 di masing-masing desa sudah dalam kategori hijau.
"Jika keadaan di desa terkait COVID-19 sudah membaik dan kiranya dana itu masih tersisa. Maka, bisa dialihkan sebagai tambahan untuk dana pengendalian inflasi sesuai juknis dari PMK terkait," jelasnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, pemanfaatan dana desa akan melalui musyawarah desa (Musdes) khusus yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa (Pemdes), BPD, tokoh masyarakat, perempuan, golongan masyarakat kurang mampu dan anggota kelompok marginal lainnya.
Baca juga: Pemkab Tabanan adakan pasar rakyat untuk kendalikan inflasi
Pada Musdes khusus itu akan dibahas terkait dana inflasi termasuk peralihan dana COVID-19 yang nantinya bisa disepakati pada perubahan APBDes dan merencanakan penajaman terkait pengendalian inflasi.
"Secara mekanisme itu akan dituangkan melalui APBDesnya melalui Musdes khusus tersebut. Musdes ini khusus merencanakan perubahan APBDes dalam rangka pengendalian inflasi," katanya.
Terkait upaya desa dalam pengendalian inflasi, pihaknya menekankan kepada aparat desa untuk selalu berkoordinasi dengan TPID Kabupaten Buleleng dan menindaklanjuti instruksi untuk menanam pangan seperti cabe di masing-masing desa dengan luas 10 are yang mana cabai menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi saat ini.
"Kami akan dorong untuk menjaga ketahanan pangan di masing-masing desa, seperti menanam cabe, menjaga kestabilan pangan ternak sembari menunggu hasil Musdes khusus untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menekan laju inflasi," katanya.
Baca juga: BI Bali bagikan 77.000 bibit cabai untuk pengendalian inflasi
Bahkan, pihaknya tidak menampik bahwa pihak desa sudah mempunyai terobosan dengan dana desa sebelumnya dalam program ketahanan pangan dan terus bergerak menekan laju inflasi. Namun untuk sekarang ini hanya lebih dilakukan penajaman program saja.
Untuk itu, dengan terbitnya PMK ini pihaknya mengajak seluruh Perbekel di Kabupaten Buleleng untuk mengikuti arahan sesuai peraturan yang ada terkait memaksimalkan pengalihan dana tersebut, sehingga inflasi bisa terkendali khususnya di desanya masing-masing.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022