Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memastikan pertemuan ke-3 FMCBG G20 di Bali pada 15—16 Juli tidak membahas isu usulan Amerika Serikat mengenai pengenaan pagu harga (price cap) minyak dari Rusia.
"Kami tidak membahas (isu) usulan Amerika Serikat terkait dengan pengenaan pagu harga (minyak Rusia, red.)," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan jurnalis setelah menyampaikan hasil pertemuan ke-3 FMCBG di BNDCC, Badung, Bali, Sabtu.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa situasinya kemungkinan berbeda pada pertemuan-pertemuan bilateral, tetapi selama pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 usulan AS itu tidak menjadi bahan diskusi anggota G20.
Menteri Keuangan RI saat menyampaikan hasil pertemuan ke-3 FMCBG bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut agenda utama Finance Track G20 itu fokus membahas pada tujuh agenda prioritas usulan Indonesia.
Baca juga: Gubernur BI ajak anggota G20 dukung pemulihan ekonomi
Tujuh agenda prioritas itu mencakup situasi dan risiko perekonomian global, kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, isu-isu sektor keuangan, keuangan yang berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional.
Dalam pembahasan mengenai situasi dan risiko perekonomian global, para menteri keuangan G20 membahas di antaranya dampak perang/agresi Rusia di Ukraina yang dapat memicu krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan.
Namun, diskusi terkait dengan ancaman krisis tidak terpusat pada perdebatan mengenai agresi.
Menkeu RI menjelaskan bahwa pertemuan itu fokus membahas kerja sama dan kolaborasi yang dapat dibentuk anggota G20 untuk mengatasi berbagai ancaman krisis tersebut.
Baca juga: Sri Mulyani: Sebagian besar hasil FMCBG ke-3 disepakati anggota G20
Dikatakan oleh Sri Mulyani bahwa G20 harus ditempatkan sebagai forum kerja sama ekonomi terbesar dunia yang punya sejarah panjang selesaikan berbagai persoalan global.
"Seluruh anggota G20 juga sepakat meneruskan dan mempertahankan kerja sama yang ada dengan semangat multilateralisme,” kata dia.
Amerika Serikat dan beberapa negara barat konsisten menyuarakan perlawanan terhadap Rusia pada forum-forum G20, termasuk di antaranya pertemuan ke-3 FMCBG dan pertemuan ke-3 Deputi Bidang Keuangan dan Deputi Bank Sentral (FCBD) G20 yang berlangsung pada tanggal 13—14 Juli.
Baca juga: Sri Mulyani adakan komunikasi bilateral dengan Menkeu G20 dan ADB
Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen saat jumpa pers sebelum pertemuan FMCBG berlangsung menyampaikan bahwa pihaknya bakal mendesak anggota G20 untuk mengenakan pagu harga terhadap minyak yang diimpor dari Rusia.
Menurut Yellen, langkah itu dapat menghambat aliran dana Rusia untuk meneruskan agresinya di Ukraina.
Namun, tidak hanya itu, Menteri Keuangan AS juga menyampaikan pagu harga itu menjadi salah satu strategi mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS, tetapi juga dunia, yang saat ini menghadapi kenaikan harga minyak/bahan bakar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu RI pastikan FMCBG tak bahas pengenaan pagu harga minyak Rusia
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Kami tidak membahas (isu) usulan Amerika Serikat terkait dengan pengenaan pagu harga (minyak Rusia, red.)," kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan jurnalis setelah menyampaikan hasil pertemuan ke-3 FMCBG di BNDCC, Badung, Bali, Sabtu.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa situasinya kemungkinan berbeda pada pertemuan-pertemuan bilateral, tetapi selama pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 usulan AS itu tidak menjadi bahan diskusi anggota G20.
Menteri Keuangan RI saat menyampaikan hasil pertemuan ke-3 FMCBG bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut agenda utama Finance Track G20 itu fokus membahas pada tujuh agenda prioritas usulan Indonesia.
Baca juga: Gubernur BI ajak anggota G20 dukung pemulihan ekonomi
Tujuh agenda prioritas itu mencakup situasi dan risiko perekonomian global, kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, isu-isu sektor keuangan, keuangan yang berkelanjutan, infrastruktur, dan perpajakan internasional.
Dalam pembahasan mengenai situasi dan risiko perekonomian global, para menteri keuangan G20 membahas di antaranya dampak perang/agresi Rusia di Ukraina yang dapat memicu krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan.
Namun, diskusi terkait dengan ancaman krisis tidak terpusat pada perdebatan mengenai agresi.
Menkeu RI menjelaskan bahwa pertemuan itu fokus membahas kerja sama dan kolaborasi yang dapat dibentuk anggota G20 untuk mengatasi berbagai ancaman krisis tersebut.
Baca juga: Sri Mulyani: Sebagian besar hasil FMCBG ke-3 disepakati anggota G20
Dikatakan oleh Sri Mulyani bahwa G20 harus ditempatkan sebagai forum kerja sama ekonomi terbesar dunia yang punya sejarah panjang selesaikan berbagai persoalan global.
"Seluruh anggota G20 juga sepakat meneruskan dan mempertahankan kerja sama yang ada dengan semangat multilateralisme,” kata dia.
Amerika Serikat dan beberapa negara barat konsisten menyuarakan perlawanan terhadap Rusia pada forum-forum G20, termasuk di antaranya pertemuan ke-3 FMCBG dan pertemuan ke-3 Deputi Bidang Keuangan dan Deputi Bank Sentral (FCBD) G20 yang berlangsung pada tanggal 13—14 Juli.
Baca juga: Sri Mulyani adakan komunikasi bilateral dengan Menkeu G20 dan ADB
Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen saat jumpa pers sebelum pertemuan FMCBG berlangsung menyampaikan bahwa pihaknya bakal mendesak anggota G20 untuk mengenakan pagu harga terhadap minyak yang diimpor dari Rusia.
Menurut Yellen, langkah itu dapat menghambat aliran dana Rusia untuk meneruskan agresinya di Ukraina.
Namun, tidak hanya itu, Menteri Keuangan AS juga menyampaikan pagu harga itu menjadi salah satu strategi mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS, tetapi juga dunia, yang saat ini menghadapi kenaikan harga minyak/bahan bakar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu RI pastikan FMCBG tak bahas pengenaan pagu harga minyak Rusia
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022