Bupati Buleleng, Bali Putu Agus Suradnyana, mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah daerah setempat untuk terus berinovasi dan mengedukasi masyarakat Buleleng agar mempercepat implementasi digitalisasi sektor ekonomi.
Saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu, Suradnyana menjelaskan digitalisasi bukan hanya harus dilakukan di pemerintahan.
HLM TP2DD ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Pemkab Buleleng bersama pihak perbankan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Buleleng. Pemerintahan era digital dituntut bertransformasi ke digital untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat.
Ia mengharapkan jajarannya untuk berinovasi dan mengedukasi masyarakat untuk ikut juga paham lebih mendetail dengan aplikasi-aplikasi maupun implementasi langsung digitalisasi ini, sehingga masyarakat Buleleng semakin maju, mampu beradaptasi terhadap perubahan dan siap menghadapi persaingan global.
"Tujuannya agar digitalisasi kita semakin berkembang. Dalam digitalisasi ini supaya tidak kita saja yang smart tapi masyarakat juga smart mengimplementasikan digitalisasi untuk meningkatkan UMKM yang dimiliki," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Buleleng terus kejar target vaksinasi "booster"
Pemkab Buleleng telah membentuk TP2DD pada 19 Maret 2021 sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, bahkan tim telah mewujudkan berbagai program digitalisasi di Kabupaten Buleleng.
Sebagaimana tujuan dari digitalisasi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, maka program kegiatan antara lain pembentukan peraturan yang melandasi kebijakan penerapan non tunai di Kabupaten Buleleng.
Selain itu, penyediaan infrastruktur berupa kanal pembayaran non tunai baik non digital maupun digital serta infrastruktur jaringan, pengembangan sistem aplikasi layanan berbasis online, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, yang hadir langsung memberikan pemaparan dalam HLM TP2DD di Kabupaten Buleleng menyampaikan tiga rekomendasi dalam akselerasi implementasi digitalisasi.
Pertama, mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kedua, komitmen dari tim TP2DD Kabupaten Buleleng untuk menyelenggarakan program untuk mempercepat sosialisasi ETPD. Ketiga, koordinasi yang harmonis dalam rangka monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan program ETPD.
"Kami berterima kasih atas komitmen dan dukungannya, Kami akan membantu sebisa mungkin untuk Buleleng semakin makmur sejahtera," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Lobi Kantor Bupati Buleleng, Rabu, Suradnyana menjelaskan digitalisasi bukan hanya harus dilakukan di pemerintahan.
HLM TP2DD ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen Pemkab Buleleng bersama pihak perbankan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Buleleng. Pemerintahan era digital dituntut bertransformasi ke digital untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat.
Ia mengharapkan jajarannya untuk berinovasi dan mengedukasi masyarakat untuk ikut juga paham lebih mendetail dengan aplikasi-aplikasi maupun implementasi langsung digitalisasi ini, sehingga masyarakat Buleleng semakin maju, mampu beradaptasi terhadap perubahan dan siap menghadapi persaingan global.
"Tujuannya agar digitalisasi kita semakin berkembang. Dalam digitalisasi ini supaya tidak kita saja yang smart tapi masyarakat juga smart mengimplementasikan digitalisasi untuk meningkatkan UMKM yang dimiliki," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Buleleng terus kejar target vaksinasi "booster"
Pemkab Buleleng telah membentuk TP2DD pada 19 Maret 2021 sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, bahkan tim telah mewujudkan berbagai program digitalisasi di Kabupaten Buleleng.
Sebagaimana tujuan dari digitalisasi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, maka program kegiatan antara lain pembentukan peraturan yang melandasi kebijakan penerapan non tunai di Kabupaten Buleleng.
Selain itu, penyediaan infrastruktur berupa kanal pembayaran non tunai baik non digital maupun digital serta infrastruktur jaringan, pengembangan sistem aplikasi layanan berbasis online, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, yang hadir langsung memberikan pemaparan dalam HLM TP2DD di Kabupaten Buleleng menyampaikan tiga rekomendasi dalam akselerasi implementasi digitalisasi.
Pertama, mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kedua, komitmen dari tim TP2DD Kabupaten Buleleng untuk menyelenggarakan program untuk mempercepat sosialisasi ETPD. Ketiga, koordinasi yang harmonis dalam rangka monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan program ETPD.
"Kami berterima kasih atas komitmen dan dukungannya, Kami akan membantu sebisa mungkin untuk Buleleng semakin makmur sejahtera," pungkasnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022